Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.342
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik jurnal niara CAKRAWALA Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Ulil Albab JSRET ULIL ALBAB Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
Bambang Kusbandrijo
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI DESA BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN) Diana Juni Mulyati; Bambang Kusbandrijo; Sri Andayani
ABDIMAS Vol 1 No 03 (2021): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan desa dapat berjalan dengan lancar dan sejahtera yang didukung oleh banyak faktor salah satunya yaitu faktor keuangan karena tidak mungkin desa dapat melaksanakan pemerintahan desa secara efektif dan efisien tanpa dukungan dana yang memadai. Dengan demikian di bawah kepemimpinan pemerintah desa beserta perangkat desa penggalian dana pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus di upayakan seoptimal mungkin melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa karena APBDes merupakan instrument yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan baik pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya: kurangnya tenaga ahli dalam menyusun RAB, terkendala dengan aplikasi, keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga dana kegiatan ditalangi dulu dengan SPJ kwitansi lunas/SPJ panjar Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. APBDes disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) setelah melalui pembahasan bersama dengan Badan Permusyawarata Desa (BPD). Inisiatip mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh pemerintah desa, dengan demikian diperlukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes menjelaskan kebutuhan dalam pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM KEGIATAN OPERASI PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Nadhifah Dwi Lestari; Bambang Kusbandrijo; Indah Murti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam Operasi Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. Hingga saat ini, penularannya masih terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja serta faktor pendukung dan penghambat Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan operasi protokol kesehatan dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro pada masa pandemi Covid-19 di Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian didasarkan pada lima indikator kinerja yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan protokol kesehatan dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM) dapat dikatakan baik, namun kembali pada tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan yang dinilai kurang dalam menjalankan tugasnya yaitu jumlah sumber daya manusia (SDM).
EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA Ratna Wulandari; Bambang Kusbandrijo; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektifitas organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari kinerjanya melalui perilaku aparatur dalam menjalankan manajemen publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana peraturan yang ditetapkan oleh kelurahan Dukuh Pakis berakibat pada meningkatkan kinerja apartur sipil negara dengan lebih baik. Bagaimana pemberian kenyamanan layanan melalui sarana dan prasarana di Kelurahan agar pelayanan masyarakat lebih terpenuhi dan aparatur Kelurahan Dukuh Pakis Kota Surabaya meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab dalam memenuhi tugas pokok administratif, memberikan hasil lebih efisien, efektif dan optimal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat dapat menciptakan pola pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat, kemampuan organisasi kelurahan yang berkeadilan dalam pengelolaan pelayanan. Kesimpulan dari evaluasi kinerja aparatur sipil negara adalah bahwa kinerja aparatur sipil negara meningkat melalui pelatihan sikap disiplin, perilaku kerja sama mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA APLIKASI PDS-PAJAK DAERAH SIDOARJO: (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo) Sheila Nanda Aprilia; Bambang Kusbandrijo; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi E-Goverment dapat meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan kepemerintahan. Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Sidoarjo juga memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengeluarkan Aplikasi PDS-Pajak Daerah Sidoarjo. Sistem Aplikasi PDS telah diimplementasi di BPPD untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan perpajakan. Keberhasilan implementasi bisa dilihat dari respon positif yang diberikan Wajib Pajak. Meski masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi PDS, seperti tidak semua orang melek teknologi. Hambatan tersebut tidak menjadi permasalahan serius, karena BPPD Kabupaten Sidoarjo setiap saat melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukan oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Aplikasi PDS berjalan baik, hal ini diperjelas dengan penerapannya sudah tepat sasaran, sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan baik dilihat dari Wajib Pajak yang telah mengetahui dan menggunakan Aplikasi PDS dalam melakukan aktivitas perpajakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN GUBENG SURABAYA Yerin Audri Asmono; Achluddin Ibnu Rochim; Bambang Kusbandrijo
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan dalam upaya mengatasi kasus penyebaran covid-19 yakni dengan adanya program vaksinasi covid-19 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi No.10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kelurahan Gubeng merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kota Surabaya yang melaksanakan vaksinasi covid-19. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis implmenetasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi bahwa implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Sosialisasi secara rutin tersebut sebagai bentuk pendampingan lanjutan guna memperkuat kemampuan pelaksana dan sasaran dalam melaksanakan program.
IMPLEMENTASI TUGAS KARANG TARUNA MENURUT PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019 : (STUDI KASUS KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA) Mahlita Fibry Wachidah; Bambang Kusbandrijo; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara tentunya mempunyai berbagai lembaga juga organisasi baik itu formal dan informal seperti Karang Taruna yang khusus bagi pemuda.. Karang Taruna bisa dikatakan tempat berkembangnya kaum milenial, terutama bagi masyarakat juga kelompok sosial baik di daerah pedasaan maupun perkotaan dengan tetap berpegang terhadap sikap tanggung jawab serta kesadaran, khususnya yang berfokus dalam aspek kesejahteraan sosial. Kegiatan yang berkenaan dengan organisasi ini. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. berkenaan dengan penulis judul yang diambil implementasi kebijakan menimbang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1terkait tugas karang taruna di kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan. Peneliti berusaha mengenali lebih lanjut terkait implementasi tugas karang taruna di kelurahan jepara. Konsep dan teori Marilee S. Grindle terkait implementasi yang digunakan oleh peneliti saat ini. Jenis metode digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti implementasi kebijakan tugas karang taruna yang dilakukan melalui delapan indikator terbukti semuanya sesuai dengan hasil tugas karang taruna. Tetapi disisi lain ada kendalan yang dirasa hal itu menjadi faktor penghambat berjalannya kinerja atau tugas karang taruna.
ANALISIS DAMPAK KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA KEBONAGUNG SIDOARJO Hibatur Rahman; Bambang Kusbandrijo; Achluddin Ibnu Rochim
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kantor Desa Kebonagung merupakan kantor yang menjadi suatu wadah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkup Desa Kebonagung Kabupaten Sidoarjo. Kepemimpinan di Desa Kebonagung dapat memberi dampak pada kualitas kinerja pegawainya. Fenomena yang peneliti temukan di tempat penelitian Kantor Desa Kebonagung adalah kurangnya intensitas bertemu antara antara pimpinan dengan pegawai,. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi melalui 3 informan yang kemudian melalui uji triangulasi sumber untuk menguji validitas data dan uji analisis data dengan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memberi dampak positif terhadap kinerja pegawai Kantor Desa Kebonangung, hal ini dapat dilihat dari aspek intelegensi, kematangan dan keluasan pandangan sosial, hubungan antar individu, integritas dan motivasi prestasi pemimpin yang dinilai baik, sehingga pemimpin diharapkan untuk selalu mempertahankan kinerja kerjanya yang baik, agar selalu membawa dampak positif bagi kinerja kerja pegawainya dan dapat mengoptimalkan tugasnya dalam memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat.
IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 BAB IV TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI: (Studi Kasus di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya) Dhea Devi Christina; Achluddin Ibnu Rochim; Bambang Kusbandrijo
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Jawa Timur mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Penduduk yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dibentuklah UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang bertugas melakukan kegiatan teknis dan melakukan sebagian tugas dari DP3AK. Terdapat Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang pembentukan UPT PPA Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis implementasi serta faktor penghambat dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi di UPT PPA Jawa Timur. Melalui metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dengan 3 teknik analisis data yaitu Reduksi, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya pada BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi pada UPT PPA Provinsi Jawa Timur sudah dimengerti dan diberlakukan kebijakan tersebut di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Permasalahan yang menjadi kendala sampai saat ini yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan pelaksanaan SOP yang belum menyeluruh.
Analisis Kebijakan Rasionalisasi Apbd Terutama Pembangunan Infrastruktur Kota Surabaya Untuk Menanggulangi Covid-19 Eureka Ratna Nirmala; Bambang Kusbandrijo; Kendry Widiyanto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 2: Januari 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.213 KB)

Abstract

Pemerintah Kota Surabaya merasionalisasi anggaran, salah satunya dari dana pembangunan infrastruktur non-strategis, untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Realokasi APBD tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu bernomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah kota Surabaya tentang dana infrastruktur yang telah direalokasikan. Penulis menggunakan metode kualitatif studi literatur dan memperoleh data berdasarkan berita yang valid. Pada penelitian kali ini ingin mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan Pemkot Surabaya akan membawa dampak apa saja, sehingga dapat menyimpulkan efektivitas dan efisiensinya. Pada implementasinya, kebijakan ini tidak dapat menyenangkan semua pihak, salah satunya menyebabkan pengangguran bagi pekerja konstruksi. Namun dengan adanya pengalihan dana infrastruktur kepenanggulanan pandemi ini pemkot Surabaya bisa membeli hal-hal yang dapat menunjang penurunan jumlah kasus dan kesembuhan masyarakat yang terjangkit virus Covid-19. Penganggaran tersebut digunakan untuk pengadaan vaksinasi, sehingga dapat menciptakan herd immunity di masyarakat
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TERINTEGRASI DI KABUPATEN PONOROGO DENGAN PENDEKATAN CITY MARKETING Bambang Kusbandrijo; Endro Tjahjono; Achluddin Ibnu Rochim
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 1 (2018): Juni
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.115 KB) | DOI: 10.30996/dia.v16i1.1927

Abstract

Ponorogo Regency has the potential of tourism, including natural tourism, religious tourism and cultural tourism. The tourism sector has not been explored optimally so it has not become a tourist destination. This study answers two fundamental problems, namely the first to describe the tourism potential and the implementation of the development that has been carried out and secondly to develop a management model for Ponorogo tourist destinations in order to achieve development goals as a tourism area capable of increasing the PAD and economy of the Ponorogo community. Qualitative methods are used in research, primary and secondary data sources. Speakers were the Ponorogo Tourism service apparatus, cultural and tourism activists, NGOs. Field data results are interpreted, researchers interpret data by reviewing symptoms based on their perspective, comparing with previous studies. Research Results 1) Ponorogo has tourism potential, both natural, cultural, religious, culinary and cultural arts, creative economy. Tourism development in Ponorogo has not been optimal due to limited socialization and communication, infrastructure to tourist destinations is inadequate. The synergy between stakeholders has not yet been established so that tourism potential has not been optimal in providing economic impact to the community and increasing PAD. 2) The tourism development model certainly starts from the mapping of potential and management of development in an integrated and mutually reinforcing manner between tourism potentials. Tourism development needs to support a legal umbrella in the form of a Regional Regulation. Tourism development is carried out collaboratively by all parties so that all parties are jointly responsible for achieving success. All parties contribute according to the position and authority attached to high integrity and commitment
Co-Authors Abdul Manaf Achluddin Ibnu Rochim Adi Soesiantoro Aldi Ramadani Allya Tsamarah Yunifar Anggaeny Puspaningtyas Anggraeny Puspaningtyas Anisah Fatihatus Arief Setyawan Bahij Berliana Kusuma Dewi Cindy Puspitasari Dhea Devi Christina Diana Juni Mulyati Eddy Wahyudi Endro Tjahjono Eureka Ratna Nirmala Hibatur Rahman Indah Murti Kendry Widiyanto Mahlita Fibry Wachidah Nadhifah Dwi Lestari Novaria, Rachmawati Olimpius Kurniawan Puteri Anggraini Oktavianty Ratih Nuksmengtyas Ratna Wulandari Reno Affrian Royan Khusnul Arief Sheila Nanda Aprilia Sri Andayani Stevany Puspita Buana Putri Sumardan Mandala Chayradafia Susana Hindaria Tita Dwi Agustin Tito Rachmanto Yerin Audri Asmono