<![CDATA[Akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur daerah, melalui serangkaian kegiatan tersebut di harapkan peran lembaga pemerintahan dan birokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan prosedur dan tata kelola yang telah di tentukan, beberapa rancangan kegiatan yang telah di terapkan dan di jalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta analisis triangulasi data, hasil penelitian menjelaskan bahwa Transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjaminkan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Adapun peningkatan yang di lakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang sudah mengupayakan memberikan pelayanan berdasarkan kepentingan umum melalui program-program yang dapat mengembangkan sumber daya aparatur daerahnya seperti pemberian kesempatan bagi setiap aparat untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan, sebagai dengan kemampuan dan keahliannya, penempatan setiap aparat dalam jabatan sesuai kemampuan yang dimiliki sebagai penggerak organisasi hingga meningkatkan motivasi kerja setiap aparat melalui penerapan aturan-aturan yang berlaku, dan penerapan uraian tugas yang jelas.]]>
Copyrights © 2021
