Jurnal Riset Pembangunan
Vol 4, No 1 (2021)

KONSEP KEBUTUHAN PENGHUNI DALAM PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA (STUDI KASUS: HUNIAN SEMENTARA PASCA-BENCANA KOTA PALU, INDONESIA)

Vivi Novianti H Yunus (Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada)
Ahmad Sarwadi (Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada)



Article Info

Publish Date
27 Dec 2021

Abstract

Gempa bumi yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya pada 28 September 2018 menyebabkan kerusakan pada 66.926 unit rumah. Pemerintah melakukan pembangunan hunian sementara untuk korban yang mengalami kerusakan rumah. Korban bencana telah menghuni hunian sementara kurang lebih selama 2 tahun. Berdasarkan hasil observasi awal (grand tour) ditemukan fenomena perubahan fisik pada hunian sementara. Perubahan fisik yang terjadi menyebabkan hunian sementara berubah dari bentuk aslinya. Penelitian ini bertujuan menemukan wujud perubahan fisik yang terjadi untuk menyusun konsep hunian sementara pada masa tanggap darurat bencana berdasarkan kebutuhan penghuni. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan kasus ganda. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan penghuni hunian sementara melakukan perubahan fisik karena ada kebutuhan penghuni yang kurang dan belum terpenuhi. Hal tersebut  disebabkan kurangnya konsep pemenuhuhan kebutuhan penghuni dalam kebijakan pembangunan hunian sementara. Maka diperlukan konsep hunian sementara yang dapat memenuhi kebutuhan penghuni. Konsep kebutuhan pada hunian sementara terdiri atas kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan fungsional.

Copyrights © 2021






Journal Info

Abbrev

jrp

Publisher

Subject

Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Description

JRP memuat informasi di bidang pembangunan daerah berupa hasil riset orisinil, artikel ulasan ilmiah, studi kasus yang meliputi bidang: 1. Pemerintahan 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Kependudukan 4. Ekonomi dan Keuangan Daerah 5. Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana ...