<![CDATA[Desersi merupakan salah satu jenis pelanggaran kode etik profesi yang sering terjadi didunia kepolisan atau militer yang memiliki sanksi beragam sesuai tingkat pelanggarannya. Dilingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa kasus desersi yang kemudian membuat penulis tertarik untuk mengetahui pengaturan mengenai kode etik profesi di lingkungan kepolisian Republik Indonesia dan untuk mengetahui penegakan dan sanksi etik terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia yang melakukan desersi khususnya dilingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (applied law research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (the casse approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kode etik profesi di lingkungan kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kode etik kepolisian diatur dalam Perkap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik polri. Kepolisian Nusa Tenggara Barat telah melakukan penegakan dan sanksi etik terhadap anggota Kepolisian dilingkungan kepolisian Nusa Tenggara Barat terbukti dengan adanya sidang Kode Etik dilaukan terhadap 36 pelanggar sepanjang tahun 2020, 17 diantaranya mendapat hukuman demosi, 19 mendapat hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap sidang kode etik tersebut, 19 orang pelanggar masih mengajukan banding.]]>
Copyrights © 2021
