<![CDATA[Abstrak: Penggunaan qawa‘> id fiqhiyyah sebagai dalil untuk menyelesaikan persoalan- persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dilakukan oleh MUI, tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga serupa yang ada pada organisasi sosial- keagamaan di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. Akibatnya apabila persoalan tersebut tidak ditemukan di dalam pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih, keputusan yang diambil oleh MUI berbeda dengan keputusan oleh LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sering memberikan status mauqu>f (ditangguhkan) terhadap persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: bagaiamana qawa>‘id fiqhiyyah digunakan di dalam penetapan fatwa-fatwa MUI? mengapa MUI menggunakan qawa‘> id fiqhiyyah sebagai dalil dalam fatwa-fatwanya?. Sumber data penelitian ini adalah fatwa MUI tahun 1975-2018, sementara pendekatannya adalah content analysis dan yuridis hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan qawa’id fiqhiyah sebagai dalil (‘adillah al-ahkam) dalam fatwa-fatwa MUI, diposisikan sama sebagaimana posisi al-Sunnah terhadap al-Qur’an yaitu sebagai ta’kid/mu’akkid, tabyin/mubayyin, dan taqriri/taqnin. Dalam kondisi demikian MUI menggunakan qawa’id fiqhiyyah. (prinsip-prinsip yang ada dalam kaidah-kaidah fikih) sebagai pertimbangan utama (dalil mandiri) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.]]>
Copyrights © 2021
