<![CDATA[Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran kepolisian dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota Palopo dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota Palopo. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polisi dalam menegani tindak pidana pemilihan kepala daerah yaitu menganalisa, mengfilter dan menentukan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilhan umum kepala daerah. Kendala yang di hadapi polisi dalam menangani laporan tindak pidana pelanggaran pemilu diantaranya bukti dalam proses peyidikan dan penyelidikan yang membuat kepolisian lambat dan tidak adanya saksi maupun orang yang mau memberikan kesaskian terhadap laporan tersebut, danan pihak kepolisian juga sangat terbebani dengan singkatnya waktu yang di amanahkan oleh undang-undang untuk melakukan proses penanganan laporan pelanggaran tindak pidana pemilu.]]>
Copyrights © 2021
