Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
218 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK KERJA TERHADAP HAK- HAK PEKERJA SPBU DI KABUPATEN MAROS ]]>
<![CDATA[Alif Sultan]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[Andi Syafriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (571.954 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10129
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator SPBU di Kabupaten Maros belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan kurangnya penerapan aturan tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap para pekerja/operator SPBU di Kabupaten Maros. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Maros telah di atur dalam Undang-Undang namun hal ini belum optimal dikarenakan faktor penghambat yang mengakibatkan hak-hak dari setiap pekerja tidak terpenuhi. Faktor tersebut terbagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM MENYELESAIKAN WANPRESTASI NASABAH KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[Muh. Arfah Arif Putra]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>;
<![CDATA[Azhar Sinilele]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.772 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10135
<![CDATA[Bank Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi). Jenis penelitian ini menggunakan metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber yaitu salah satu pegawai Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilyah Makassar. Adapun pendekatan yang dilakukan Penulis yaitu Pendekatan Yuridis normatif maupun pendekatan Yuridis Empiris.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi).]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI KEPEGAWAIAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE ]]>
<![CDATA[Rahmat Andika]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.157 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10137
<![CDATA[Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian oleh Kepala Daerah di Kabupaten Majene. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan dan melalui data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen / catatan / laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi kepegawaian cenderung menggunakan Merit System melihat hasil analisis wawancara yang dominan mengatakan bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene menggunakan pertimbangan prestasi kerja , akan tetapi belum sepenuhnya hanya berdasarkan Merit System, karena masih ditemukannya pertimbangan-pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut yaitu Spoil System karena masih melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan dengan pimpinan atau faktor kekeluargaan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Kiki Anggriyani]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>;
<![CDATA[ST Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.976 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10138
<![CDATA[Bank sangat berhati-hati dalam kasus penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan karena harus mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sah suatu perjanjian, pihak bank lebih memilih eksekusi jaminan melalui lelang dari pada melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan karena menurut bank hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian normatif empiris adalah implementasi undang-undang dalam suatu peristiwa di lapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak bank sangat berhati-hati dalam kasus penjualan objek hak tanggungaan secara dibawah tangan, pihak bank lebih memilih eksekusi jaminan melalui lelang dari pada melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan, karena menurut bank hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, dapat merrugikan pihak bank, dan sangat rawan terjadi masalah jika hal tersebut benar terjadi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK KERJA TERHADAP HAK- ANALISIS YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN ]]>
<![CDATA[Sidrawati Sidrawati]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahpi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.207 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10139
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan? 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana UU ITE pada perkara pidana No.21/PID.B/2013/Pn.Sungguminasa Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan UU dan pendekatan konseptual yaitu beranjak dari perkembangan doktrin hukum pembuktian. Selanjutnya metode pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, dan dokumentasi , lalu teknik pengolahan dan analisis data di lakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penerapan hukum materil pada putusan No.21/PID.B/2013/Pn.Sungg adalah tepat. Karena jaksa penuntut umum menggunakan 3 dakwaan yaitu: 1) pasal 27 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE ,2) Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, 3) Pasal 29 Jo Pasal 4ayat 1 huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KURIR NARKOBA ]]>
<![CDATA[A. Muh. Nur. Khaidir]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>;
<![CDATA[Fadli Andi Natsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.111 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10140
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum ini sangat penting dilakukan guna unuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dapat diterapkan melalui diskresi Polri maupun Putusan Pengadilan dimana dengan sanksi tindakan pelaku tindak pidana narkotika anak dapat sembuh secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut sanksi pidana.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN KONSERVASI HUTAN ]]>
<![CDATA[Abdul Fattah]]>;
<![CDATA[Kasjim Salenda]]>;
<![CDATA[Saleh Ridwan]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.505 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10165
<![CDATA[Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan konservasi hutan didasarkan pada beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Menurut Pasal 88 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah dijelaskan secara rinci beserta dengan keterangan saksi merujuk kepada fakta-fakta bahwa terdakwa tidak bersalah. Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan fakta-fakta di persidangan yang berlaku ditambah dalam fakta yang terjadi dilapangan yang menunjukkan seharusnya terdakwa tidak diputus bersalah karena terdakwa tidak mengetahui keabsahan surat atau dokumen kayu yang terdakwa beli dari orang lain yang mengakibatkan penipuan yang dialami oleh terdakwa.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH ]]>
<![CDATA[Muh. Irhadi Hakim]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.853 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10166
<![CDATA[Bentuk pengawasan yang dimiliki oleh menteri dalam negeri sebelum perda dibatalkan sebaiknya dalam proses pembuatan perda semestinya diuji sebaik mungkin sebelum disahkan pada tingkat provinsi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bahwa apakah ada atau tidak poin-poin dari aturan perda tersebut yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi secara hierarki peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kepentingan umum dengan kesusilaan. Pemerintah Daerah yang terkait sekiranya dapat lebih baik lagi berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam pengujian dan pembuatan perda.]]>
<![CDATA[PENCURIAN BERKUALIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Rezky Ridhoyanti Rhamani]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>;
<![CDATA[ST Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.795 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10167
<![CDATA[Penerapan sanksi pidana dengan Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mks dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap terdakwa anak yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pada Pasal 363 ayat 1 sub 3 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dalam kondisi sehat jasmani dan psikis sehingga menurut hakim terdakwa anak secara meyakinkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Telah sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan barang bukti di muka persidangan sehingga secara sah dan meyakinkan terdakwa anak bersalah, selain itu pada putusannya, hakim mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan pada terdakwa anak.]]>
<![CDATA[PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ]]>
<![CDATA[Asrullah Dimas]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahfi]]>;
<![CDATA[Rahmatiah HL]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.662 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10168
<![CDATA[Analisis sosiologi hukum Max Weber tentang form of domination yaitu dialektika antara doktrin hukum dan sosiologi yang mana masyarakat menerima doktrin hukum yang termuat dalam aturan hukum serta penegakan hukum di kota Makassar dengan kultur, patologi, ekonomi serta edukasi yang masih perlu dikembangkan. Masyarakat memandang pendidikan perlu diperoleh tiap masyarakat sehingga nilai dan norma dapat tertanam dalam diri masyarakat dan stigmatisasi yang mendarah daging dalam masyarakat dapat ditepis oleh edukasi dan pengembangan ekonomi.]]>
