Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
238 Documents
<![CDATA[PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL USAHA ]]>
<![CDATA[Nurhildawati Nurhildawati]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>;
<![CDATA[Istiqamah Istiqamah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.467 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11073
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar dalam Penanganan Kasus Kartel usaha. Metode Penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris sedangkan sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik wawancara dan observasi. Metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penanganan tersebut berjalan kurang efektif karena pencegahan yang dilakukan KPPU tidak ada target pertahun dan belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah-daerah dan penegakan hukumnyapun bisa memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara karena dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak mengatur berapa kali perpanjangan waktu pemeriksaan perkara. Implikasi dari penelitian ini adalah KPPU harus meningatkan sosialisai pencegahan kartel keseluruh lapisan masyarakat, mengusulkan pembaharuan pada UU No 5 Tahun 1999, bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah, lebih menigkatkan kualitas keahlian penegakan hukum di KPPU.Kata Kunci: Kartel, KPPU, Monopoli.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH ]]>
<![CDATA[Muh. Irhadi Hakim]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.853 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10166
<![CDATA[Bentuk pengawasan yang dimiliki oleh menteri dalam negeri sebelum perda dibatalkan sebaiknya dalam proses pembuatan perda semestinya diuji sebaik mungkin sebelum disahkan pada tingkat provinsi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bahwa apakah ada atau tidak poin-poin dari aturan perda tersebut yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi secara hierarki peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kepentingan umum dengan kesusilaan. Pemerintah Daerah yang terkait sekiranya dapat lebih baik lagi berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam pengujian dan pembuatan perda.]]>
<![CDATA[URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Reza Al Fajar]]>;
<![CDATA[Ashar Sinilele]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.041 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13271
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengenai kasus wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan mengolah data hasil persidangan yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Adapun sumber data premier dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang di peroleh menggunakan metode Observasi ke pengadilan dan dokumentasi ,sedangkan tekhnik pengolahan data menggunakan proses perbandingan kasus dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam rentang waktu tiga tahun hanya ada 63 kasus wanprestasi yang di sidangkan di pengadilan negeri bulukumba dan hasil putusannya berupa putusan minutasi .Dari 63 kasus hanya terdapat 8 kasus yang bukan merupakan wanprestasi bank BRI .Dan selebihnya wanprestasi Bank BRI .Keadaan Ekonomidi kabupaten Bulukumba masih terbilang Stabil sehingga kasus pinjaman bank yang menyebabkan wanprestasi masih kurang.]]>
<![CDATA[KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN ]]>
<![CDATA[Mutmainnah J]]>;
<![CDATA[Rahman Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Abd Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.64 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i3.11895
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian rumah dan untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari di tempat kejadian perkara. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian rumah sangat penting dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana untuk mengungkap atau membuktikan pelaku dan korban secara ilmiah. Sidik jari juga sebagai sarana alat bukti pembantu alat bukti lain. Kekuatan sidik jari sangat akurat karena tidak ada yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak dapat diganti atau diubah. Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari biasanya disertai keterangan saksi sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP. Implikasi dari penelitian ini adalah sidik jari diharapkan dapat menjadi alat bukti kuat bagi penyidik hukum dalam hal ini sidik jari sangat berperan penting dalam pembuktian oleh karena itu, pihak Kepolisian harus menjaga kestrerilan TKP agar tidak terjadi salah pengidentifikasian yang dapat berakibat salah tangkap bahkan salah memutus terdakwa di pengadilan.Kata kunci: Pencurian; Sidik Jari; Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Andi Ratu Bulqis]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.215 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11067
<![CDATA[Suatu merek yang dikategorikan palsu itu adalah ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal dan juga mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain. Selain itu penegakan hukum pemalsuan merek ialah dari segi ketentuan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Dan sanksi administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan. Dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut. Maka diperlukannya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek.Kata Kunci: penegakan, pemalsuan merek ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Kiki Anggriyani]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>;
<![CDATA[ST Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.976 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10138
<![CDATA[Bank sangat berhati-hati dalam kasus penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan karena harus mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sah suatu perjanjian, pihak bank lebih memilih eksekusi jaminan melalui lelang dari pada melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan karena menurut bank hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian normatif empiris adalah implementasi undang-undang dalam suatu peristiwa di lapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak bank sangat berhati-hati dalam kasus penjualan objek hak tanggungaan secara dibawah tangan, pihak bank lebih memilih eksekusi jaminan melalui lelang dari pada melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan, karena menurut bank hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, dapat merrugikan pihak bank, dan sangat rawan terjadi masalah jika hal tersebut benar terjadi.]]>
<![CDATA[PERAN ADVOKAT UNTUK MENCAPAI KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT KOTA MAKASSAR MENURUT SYARIAT ]]>
<![CDATA[Muh. Amiruddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (617.422 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13509
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat khususnya di Kota Makassar yang tentunya membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu khusunya pada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan, dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sulit hanya membawa persyaratan yang membuktikan bahwa mereka kurang mampu (SKTM) atau semacamnya maka akan langsung direspon pada advokat, asalkan sesuai dengan Tugas advokat di Makassar dan jenis kasusnya bukanlah kasus yang tidak ditangani oleh advokat seperti: narkoba ketika ia adalah pengedar, illegal loging, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia adalah pelaku.]]>
<![CDATA[SILARIANG MENURUT ADAT SUKU KAJANG DI DESA BATUNILAMUNG KABUPATEN BULUKUMBA ]]>
<![CDATA[Hardin Hardin]]>;
<![CDATA[St. Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (534.171 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13267
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap Silariang Menurut Adat Suku Kajang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum yakni hukum adat. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer yaitu data yang bersifat empiris yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari informan melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yaitu data yang bersifat normatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Silariang berdasarkan hukum adat suku Kajang adalah, faktor pendidikan, faktor stratifikasi sosial, faktor keluarga,faktor ekonomi, serta faktor adanya perkembangan pergaulan bebas. Adapun akibat hukum bagi pelaku Silariang menurut masyarakat Desa Batunilamung adalah Pertama, Pokok Babbala artinya sanksi yang paling berat, Kedua, Tangnga Babbala artinya sanksi yang sedang dan Ketiga, Cappa Babbala artinya sanksi yang paling ringan dendanya. Jadi untuk memberikan sanksi bagi pelaku pelanggar adat tergantung dari pelanggarannya.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA SEKOLAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI TAKALAR ]]>
<![CDATA[Syahruni Sabir]]>;
<![CDATA[Andi Safriani]]>;
<![CDATA[Irfan Irfan]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.795 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11074
<![CDATA[Adapun peran serta sekolah dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di takalar dengan melakukan 2 cara, yaitu : Upaya Preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada anak tentang pentingnya mentaati aturan berlalu lintas, Upaya Represif yaitu dengan memberikan surat teguran kepada siswa atau murid yang masih mengendarai kendaraan bermotor, namun upaya ini belum berjalan maksimal. Faktor-faktor menjadi kendala dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan sekolah dan faktor orang tua. Saran dari penelitian ini antara lain : 1). Kepada pengelola SMP Negeri 2 Takalar, dalam hal pembuatan aturan mengenai ketentuan mengendarai kendaraan bermotor untuk siswa, harus melalui koordinasi dari pihak orang tua siswa dan juga pihak kepolisisan. Agar kiranya ketika terjadi masalah, semua elemen kembali kepada aturan yang telah disepakati. 2). Kepada pihak orang tua agar kiranya tidak memberikan kendaraan kepada anak yang masih di bawah umur, untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.Kata Kunci : Peran Sekolah, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak di bawah Umur. ]]>
<![CDATA[PENCURIAN BERKUALIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Rezky Ridhoyanti Rhamani]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>;
<![CDATA[ST Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.795 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10167
<![CDATA[Penerapan sanksi pidana dengan Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mks dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap terdakwa anak yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pada Pasal 363 ayat 1 sub 3 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dalam kondisi sehat jasmani dan psikis sehingga menurut hakim terdakwa anak secara meyakinkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Telah sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan barang bukti di muka persidangan sehingga secara sah dan meyakinkan terdakwa anak bersalah, selain itu pada putusannya, hakim mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan pada terdakwa anak.]]>
