<![CDATA[Banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan kondisi pandemi COVID-19 guna mendongkrak keuntungan perusahaan dengan melakukan misleading information dalam penyebarluasan informasi terkait produknya. Perbuatan demikian disebut COVID-19 Deceptive Acts and Practices dan dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturan terkait dengan isu tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan Pertanggungjawaban Hukum atas COVID-19 Deceptive Acts and Practices dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Peran Lembaga KPPU dalam Penanggulangan COVID-19 Deceptive Acts and Practices dalam Studi Komparasi terhadap United States Federal Trade Commission (US FTC). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Kesimpulan penelitian bahwa Pemerintah Indonesia perlu memberikan perlakuan khusus terhadap perbuatan hukum ini. Perlu payung hukum mengatur lembaga khusus dalam menyelesaikan masalah Covid-19 deceptive acts and services.]]>
Copyrights © 2021
