<![CDATA[Berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak penguatan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, dimana desa sebagai unit pelaksanaan pemerintahan terendah di berikan kekuatan didalam mengurus dan menggali potensi yang di miliki oleh wilayahnya. Desa sebagai wilayah otonom harus dapat mengurus dan melaksanakan pemerintahannya sendiri, mulai dari pemilihan kepala desa sampai kepada pola penggalian potensi wilayah yang di miliki sebagai bagian pelaksanaan kesejahteraan di tingkatan desa. Salah satu upaya untuk membangun kapasitas desa adalah dengan peningkatan kualitas aparatur sumberdaya pemerintahan desanya, yang mana salah satunya kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadikan sebuah momentum bagi masyarakat di tingkat desa untuk dapat memilih dan menghadirkan pemimpin yang dapat merefresentasikan keinginan masyarakatnya, sehingga dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan wilayah pedesaan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa proses penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades-Serentak) di Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan sudah dapat berjalan dengan baik. Dimana hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian konflik yang di timbulkan dari pelaksanaan pilkades serentak yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ada hal yang di dapatkan dari hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa proses pencalonan kepala desa di beberapa tempat yang mengajukan bakal calon (Balon) dari keluargannya guna memecah suara yang ada dan adanya ego sentrisme (keluarga) yang mana melanjutkan estapet kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Secara demokrasi memang tidak masalah, namun dalam proses pendewasaan pemilukades tentu hal ini perlu dikaji dan dihindari demi terwujudnya kualitas pilkades yang baik di kemudian hari. Kata Kunci : Implementasi, Nilai-nilai Demokrasi dan Pemilihan Kepala Desa.]]>
Copyrights © 2022
