<![CDATA[Abstrak Program Konsolidasi Tanah (KT) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan mulai digalakkan pemerintah di tahun 1980-an. Dalam implementasinya, program KT tidak semua mengalami keberhasilan sehingga masih menyisakan permasalahan sebagaimana yang terjadi di Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar, Kabupaten Tabanan, Bali. Mangkraknya pelaksanaan KT Subak Sanggulan mulai terjadi pada tahun 1987 dan dapat terselesaikan pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab terjadinya permasalahan KT Subak Sanggulan serta mengkaji strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam penyelesaian KT. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan penyajian deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali informasi mengenai faktor penyebab terjadinya permasalahan dan strategi yang diterapkan dalam penyelesaian permasalahan pada lokasi KT Subak Sanggulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sosio-ekologi, permasalahan administratif dan permasalahan hak atas tanah merupakan penyebab mangkraknya KT Subak Sanggulan. Terbatasnya partisipasi masyarakat serta masih lemahnya regulasi yang mengatur tahapan pelaksanaan KT juga menjadi penyebab belum berhasilnya KT. Sebagai upaya menyelesaikan problematika tersebut maka strategi penyelesaian permasalahan dilakukan dengan menerapkan pendekatan yang lebih kooperatif, transparan, dan adil dengan melibatkan partisipasi aktif peserta KT. Proses penyelesaian ini melibatkan beberapa stakeholder diantaranya peserta, pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun sinergi pelaksanaan penyelesaian permasalahan. Kata Kunci: Konsolidasi Tanah; Partisipasi Masyarakat; Pertanahan AbstractThe Land Consolidation Program (KT) which aims to improve environmental quality was initiated by the government in the 1980s. In its implementation the KT program is not all successful, so it still leaves problems as happened in Subak Sanggulan, Banjar Anyar Village, Tabanan Regency, Bali. The stalled implementation of the Subak Sanggulan KT began to occur in 1987 and could be resolved in 2019. This study aims to examine the causes of the Subak Sanggulan KT problems and the strategies carried out by the Tabanan Regency Land Office in resolving the KT. This research was conducted with a qualitative method with a descriptive presentation. Qualitative research is used to dig up information about the factors that cause problems and the strategies applied in solving problems that occur at the location of KT Subak Sanggulan. The results of the study indicate that socio-ecological problems, administrative problems and land rights issues are the causes of the stalling of KT Subak Sanggulan. The limited participation of the community as well as the weak regulations governing the stages of KT implementation are also the causes of the ineffectiveness of KT. As an effort to resolve these problems, the problem solving strategy is carried out by applying a more cooperative, transparent, and fair approach by involving the active participation of KT participants. This settlement process involves several stakeholders including participants, local governments, village governments, traditional leaders and religious leaders in building synergies in the implementation of problem solving. Keywords: Land Consolidation; Community Participation; Land Issues]]>
Copyrights © 2022
