<![CDATA[Abstrak- Kota Banda Aceh sebagai sebuah pusat ibu kota Provinsi Aceh harus memberikan pelayanan yang baik dan efesien kepada masyarakat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Salah satu urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintaah Kota Banda Aceh adalah pelayanan darah. Dalam penyelenggaraan pelayanan darah, kontitusi Indonesia dengan tegas mengatur melalui peraturan perundangundanng yaitu dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun, penerapan konstitusi ini masih belum maksimal oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk melihat pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan darah pada masyarakat. Skrpsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan darah pada masyarakat.Kata Kunci : Pelayanan Darah, Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Banda Aceh, Palang Meah Indonesia Cabang Kota Banda Aceh]]>
Copyrights © 2021
