cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Yang Diberikan Oleh Consumers International Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Penerbangan Ummul Fatimah; Enzus Tinianus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ICAO dalam Annex 17 Chapter 2 menyatakan bahwa setiap negara bertujuan untuk melindungi penumpang serta awak kapal penerbangan lainnya. Organisasi Internasional Serikat Konsumen Consumers Internasional memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Maskapai penerbangan diharuskan melindungi segala hak untuk penumbang sebagaimana telah diatur dalam Hukum Penerbangan Internasional dan Konvensi Warsawa serta dalam ICAO. Dalam upaya memenuhi hak nya sebagai konsumen penumpang berhak mengajukan klaim terhadap pelayanan maskapai dan meminta kompensasi apabila terjadinya tindakan yang merugikan. Consumer Internasional berupaya melindungi konsumen bersama dari 100 negara dan 200 organisasi perlindungan konsumen diseluruh dunia.
Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Muhammad Irsan; Mahfud Abdullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan alat persenjataan dalam konflik bersenjata seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terhadap alat persenjataan yang terlarang. Alat persenjataan terlarang digunakan oleh Israel dalam konflik Israel dan Palestina atau yang dikenal dengan Operasi Cast Lead. Israel terbukti menggunakan bom fosfor putih untuk menyerang warga sipil serta bangunan yang dilindungi oleh hukum internasional. Hal ini merupakan sebuah tindak pidana yang menyebabkan lahirnya konsep tanggung jawab pidana dan komando. Tindakan Isreal telah melanggar Konvensi Den Haag, Jenewa, Geneva Protocol, Senjata Biologis, Senjata Kimia, Senjata Konvensional 1980, serta Protokol Tambahan I 1977 selama Operasi Cast Lead yang mana bahwa penggunaan alat persenjataan yang memiliki komposisi dan dampak seperti bom fosfor putih adalah dilarang menurut ketentuan konvensi-konvensi tersebut. Oleh karena itu menurut rezim hukum humaniter perbuatan Israel dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi keempat unsur tindak pidana. Yoav Galant selaku panglima tertinggi Israel pada saat Operasi Cast Lead berlangsung seharusnya dapat dimintai pertangggung jawaban. Sidang Majelis Umum PBB seharusnya memberikan mandat kepada ICC untuk menghukum Yoav Galant yang telah terbukti melanggar berbagai ketentuan hukum internasional agar penegakkan hukum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan salah satu tujuan PBB yaitu menjaga perdamaian dunia.
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH Noor Siddiq; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disingkat dengan KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 3 Tahun 2016  bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi diserahkan penyelesaiannya kepada KIP Aceh. Namun dalam praktiknya masih ada perkara dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon Kepala daerah khusus calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dilaporkan kepada Komisi Independen Pemilihan oleh Panitia Pengawas Pemilihan, akan tetapi tidak semua laporan dugaan pelanggaran  Administrasi tersebut ditindaklanjuti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penanganan kasus dugaan pelanggaran administrasi, kendala yang dihadapi KIP  Aceh dalam menangani kasus dugaan pelanggaran pelanggaran Administrasi, dan upaya-upaya KIP Aceh dalam mengatasi pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data keperpustakaan diperoleh dengan memperlajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penanganan kasus dugaan pelanggaran-pelanggaran Administrasi belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak pelanggaran administrasi yang terjadi seperti kehadiran anak-anak di bawah umur dilokasi kampanye terbuka, pemasangan alat peraga kampanye yang menyalai Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016 Perubahan atas PKPU Nomor 7 tentang Kampanye Kepala Daerah, adapun kendala yang dihadapi KIP Aceh dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran Administrasi yaitu laporan yang diterima dari Panwaslih tidak disertai dengan bukti-bukti yang akurat, dan kurang pengetahuan dari kandidat calon kepala daerah tentang pelanggaran administrasi. Disarankan KIP Aceh sebaiknya konsisten dalam menyelesaikan Pelanggaran Administrasi, KIP Aceh harus meningkatkan lagi kinerja dalam menjatuhkan sanksi yang tegas.
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA LAMPULO DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN RONALD DWORKIN Afini Afini; Muhammad Saleh Sjafei
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah pelaksanaan pengendalian lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2018 sesuai dengan perspektif keadilan Ronald Dworkin yaitu, kesetaraan, kebebasan dan prinsip dignity dan untuk mengetahuai bagaimanakah law in the books and law in action tentang pelaksanaan pengendalian lingkungan. Penelitian hukum ini menggunakan tipe board style  yang melihat dampak dari ditetapkannya suatu peraturan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian lingkungan seperti kebersihan, pencemaran yang menjadi topik utama. Berdasarkan dari perspektif keadilan tidak akan terpenuhi kalau para pihak tidak peduli akan pentingnya kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Saran kepada pihak pengelola untuk lebih memperhatikan perilaku dan kondisi dari orang-orang yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo.Kata Kunci : Dignity, Keadilan,Kesetaraan, Kebabasan, Pengelolaan. 
MEKANISME PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Ilham Imaman; Andri Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari dan meneliti alasan dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945 mengenai pasal pemakzulan, serta mencari dan meneliti sifat putusan MK terkait dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian disajikan menggunakan pendekatan perundang-undangandimana data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi alas an dimasukkannya pasal mengenai pemakzulan pada amandemen ketiga UUD NRI 1945 adalah untuk member kepastian hukum mengenai impeachment, karena sebelum amandemen tidak ada aturan terperinci yang mengatur tentang impeachment. Ditemukan pula bahwa sifat putusan MK terkait impeachment adalah hanya sebagai pertimbangan bagi MPR. Tidak ada aturan mengikat yang mengharuskan MPR untuk mengikuti putusan MK. Jadi bias saja putusan MK dianulir oleh MPR melalui siding paripurna MPR. Disarankan agar putusan akhir mengenai impeachment yang diusulkan oleh DPR berada di Mahkamah Konstitusi (MK) saja, sedangkan MPR hanya menjalankan putusan MK. Adapun cara untuk merealisasikan saran tersebut adalah dengan melakukan amandemen kelima terhadap UUD NRI 1945.Kata Kunci : Mekanisme, Pemakzulan, Presiden, UUD NRI 1945 Abstract - The purpose of this study was to find and examine the reason for the amendment of the Indonesia Constitution concerning impeachment article, as well as locate and investigate the quality of the Constitutional Court verdict related to the impeachment of the President and/or Vice President by the Indonesia Constitution.This study is using a normative legal research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary, and tertiary then presented using the approach of law where the data is analyzed qualitatively.The research found that the reason for inclusion of a chapter on the impeachment of the third amendment to the Indonesia Constitution is to provide legal conviction regarding the impeachment, because before amendment no detailed rules governing the impeachment. It was also found that the quality of the Constitutional Court verdict related to impeachment is only for consideration by the Supreme Court. There are no written rules that require the Supreme Court to follow the verdict of the Court. So the decision of the Court could disallowed by the Supreme Court through the Supreme Court plenary session. Recommended that a final verdict on the proposed impeachment by People Council were in the Constitutional Court only, while the Supreme Court only execute decision of the Court. As for how to realize these recommendations is to perform the fifth amendment of the Indonesia Constitution.Keywords: Mechanism, Impeachment, President, Indonesia Constitution.
The Implementation Of Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora 1973 In Protection Orangutan In Aceh Indah Fuji Lestari; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Orangutan is listed in Appendix I of  The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1973 as critically endangered species. Indonesia has ratified CITES under Precidential Decree No. 43 Year 1978 on the ratification of the CITES. Orangutan in Aceh has an extremely high risk of extinction caused by trade, fragmentation, possession and poaching. The aims of this study are to describe the implementation of CITES in Indonesia to protect Orangutan, to examine the obstacles faced by  Aceh government and the efforts by Aceh  government to protect Orangutan. This research is conducted through juridical empiric method. The data was obtained by conducting library research to acquire secondary data which sources include; legislations, books, online documents and other scholarly works and conducting field research, interviewing on respondents and informants as the primary data. Indonesia has adopted stricter domestic legislation under the Act No. 5 Year 1990 on the Biodiversity Conservation and Its Ecosystems, it was enacted the prohibitions and criminal sanction on the perpetrator who conducted illegal activities on wild fauna and flora. Indonesia also provide Government Regulation and several Ministerial Decree which contain spesific regulations, policies and procedures. The research found that one of the biggest problems is the law enforcement is not applied on the element of ownership of Orangutan which stated in the article 21 (2) of the Act No. 5 Year 1990. There are several obstacles in protecting Orangutan such as the lack of human resources, the lack of financial support, law enforcement, and the efforts by the government of Aceh are the enactment of Qanun No. 7 year 2016 on the Aceh Forestry, socialization about Orangutan as protected species, monitoring the Orangutan’s habitat, the confiscation on ownership of Orangutan and the establishment an Orangutan reintroduction center in Jantho.  The recommendation are the government should revise the Act No. 5 year 1990 and the appendix Government Regulation No. 7 year 1999 to optimalize legal protection on Orangutan by increasing the punishment on the trade of Orangutan. The ownership of Orangutan must to be execute by the law and The Government of Aceh should be focus on the conservation effort of Orangutan.
Perkembangan Yuridis Ketentuan Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh Ansarullah Ansarullah; M. Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan tersebut berbeda dengan daerah lain, perbedaan tersebut telah menyebabkan terjadinya dualisme hukum terkait dengan kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum. Dualisme hukum berkaitan dengan Pemilihan anggota Panwaslu di Aceh antara diusulkan oleh DPRA dengan diusulkan oleh Bawaslu. Maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencabut beberapa ketentuan Penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu ketentuan yang dicabut terkait dengan Panitia Pengawas pemilihan di Aceh. Sehingga dari Perubahan dan perkembangan ketentuan penyelenggara pemilu di Aceh dan dampak terhadap kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang efektif. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan ketentuan Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, serta menjelaskan Perkembangan ketentuan tersebut terhadap kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum yang efektif di Aceh. Penelitian ini merupkan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Maka teknik pengumpulan data yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah telaah Kepustakaan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (legal approach) dan Pendekatan sejarah (Historical Approach) berkaitan dengan peratuaran tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh. Serta berbagai hasil kajian para ahli terkait dengan Penyelenggara pemilu di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terjadi perubahan ketentuan Penyelenggara pemilu di Aceh, terutama setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebabkan berakhirnya dualisme Penyelenggara pengawas Pemilihan Umum di Aceh. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap kelembagaan penyelenggara pemilihan umum yang efektif, karena adanya hubungan koordinasi antar lembaga baik itu KIP Aceh, Panwaslih Aceh dengan KPU. Disarankan kepada DPR untuk merubah ketentuan Penyelenggara pemilu yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal tersebut harus dilakukan untuk memperbaharui ketentuan Penyelenggara pemilihan Umum di Aceh setelah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara pemilihan Umum.
PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JAM KERJA OLEH BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KOTA BANDA ACEH Ali Akbar; Ria Fitri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan sanksi terhadap pegawai negeri sipil, faktor penyebab pegawai negeri sipil melanggar disiplin dalam bekerja dan upaya pembinaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (BKPP) Kota Banda Aceh. Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, kurang pengawasan dari atasan dan kepentingan pribadi. Dalam menjatuhi hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil yang terduga melanggar disiplin dalam jam kerja, berikan juga sanksi untuk atasan dimana tempat pegawai negeri sipil tersebut bekerja. Lakukan pengawasan terhadap atasan disetiap kantor-kantor dinas pemerintah Kota Banda Aceh dan jangan hanya mengsosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada atasan-atasan kantor pemerintah Kota Banda Aceh saja, namun berikan juga kepada para pegawai negeri sipil yang bekerja serta lakukan juga pemeriksaan setiap minggunya pada alat yang telah diciptakan yaitu E- Kinerja dan E-disiplin dalam mendisiplinkan pegawai negeri sipil.
PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM PELAKSANAAN TATA RUANG DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Aulia Agus Maulana; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas alat komunikasi  sejalan dengan kegiatan usaha jasa di bidang telekomunikasi telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi. Dalam Pasal 38 ayat (3) Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh menyebutkan,“Jarak menara tower dengan kawasan pemukiman harus menjamin kesehatan masyarakat dan  jarak menara tower ke bangunan  terdekat adalah sebesar minimum  tinggi bangunan  tower”.Akan tetapi masih saja ditemukan sejumlah menara telekomunikasi yang berdekatan dengan bangunan terdekat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Pemberian Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi, penyebab dari pemberian Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan akibat hukum terhadap pemberian izin yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh.Hasil penelitian menunjukkan bahwaPemberian Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi diberikan setelah adanya pemenuhan syarat administrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan disertai oleh hasil dari survey lapangan dan dilengkapi dengan persetujuan  tetangga ditempat yang akan dibangun menara. Penyebab dari pemberian izin yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena Pemerintah Kota Banda Aceh belum mempunyai Cell Planning yang dimuat dalam Peraturan Walikota, dan izin yang diberikan berdasarkan pertimbangan dengan adanya persetujuan warga atau izin tetangga. Akibat hukum dari pemberian izin yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) itu dapat menimbulkan  hak bagi warga untuk meminta Pemerintah Kota Banda Aceh membatalkan pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi.Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur tentang tata letak menara telekomunikasi agar terciptanya ketertiban dalam pembangunan menara telekomunikasi. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan profesionalitas dalam menerbitkan izin agar tidak menyimpang dengan ketentuan yang berlaku.Kata Kunci : Izin, Tata Ruang Abstract - The rise of telecomunication idustry has reinforced the increase of society needs intelecommunication facilities which result in the increase of telecommunication tower development.In the provision of 38 point 3 Qanun Number 4/2009 about Urban Planning of Banda Aceh clearly stated, "the distance between telecommunication tower with residential areas should assuring the residents' health rights and the minimum distance between the tower and the nearet building should be equal to the minimum heights of the tower itself". However there are still many telecommunication towers was found very close to residential area. This research aims to understand and to explain why the permission of develop the telecomunication tower near residential area is still granted by the government, the process of getting the permit, and law consequences of breaking the rule about the distance between tower and residential area. The result of this research shows that the permission to build telecommunication tower is granted by the government only after fulfilling certain requirement such as completing administration, completing the field survey, and getting approved by the neighbors. The reasons of why government is still granting permission near residential area is because they do not have the Cell Plan yet. Hence the permission is granted by neighbors' approval. This action is violating the law about city planning and residents near by can easily sue the govenment about this matter. The suggestions for Banda Aceh government are to create a special law about mapping out telecommunication tower in local communities and to be more professional in granting permission of building the tower thus not violated resident's rights and to control the building according the city plan.Keywords: granting permission, residential area
TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Zaki Bunaiya; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa dalam pengadaan senjata api di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus untuk senjata api standar militer mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, mekanisme serta pedoman pengadaannya merujuk kepada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Namun dalam hal ini masih terdapat pemasalahan dalam proses pengadaan senjata api yang dilakukan Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diperlukan suatu pengaturan regulasi yang lebih jelas mengenai senjata api di Indonesia serta pengaturan mengenai peruntukan senjata api tersebut. Dalam pengadaan senjata api sendiri terutama senjata api standar militer yang di peruntukan kepada instansi non Kemenhan dan TNI, penting bagi Polri berkonsultasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini melalui Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, konsultasi dan koordiansi dibutuhkan guna menghindari adanya kesenjangan antar lembaga yang bersangkutan, serta menhindari adanya pengadaan senjata api yang bersifat ilegal.

Page 1 of 28 | Total Record : 272

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue