<![CDATA[Persoalan Papua merupakan persoalan bangsa yang perlu dengan seksama diuraisecara jelas sesuai pada ketentuan dari amanat konstitusi Undang-Undang DasarRepublik Indonesia 1945. Menghindari dari suatu masalah yang ada pada wilayahPapua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) merupakan sebuah sikapyang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia sangat memahami sebuahpesan konstitusi tersebut serta dalam mencapai upaya-upaya pembenahan selaludilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Brimob Dalammenangani konflik bersenjata di wilayah Papua ditinjau dari Pasal 2 PeraturanKepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang TeknisPenanganan Konflik Sosial dan Bagaimana cara brigade mobil mengatasihambatan-hambatan dalam menangani konflik bersenjata di Wilayah Papua. Padapenelitian ini penulis memakai pendekatan secara yuridis empiris yakni penelitiandengan mengadakan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalampenelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan menggunakan metode studikepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis dengan menggunakan logikadeduktif. Adapun kesimpulan penulis adalah Dengan melakukan suatu strategidengan melalui penerapan pendekatan secara lunak serta apabila dengan kerassecara simultan ini, tentu gerakan insurgensi bersifat separatis Papua relatif mampuditangani, meskipun belum selesai. Namun apabila didasarkan pada prinsippenanganan insurgensi dengan menekankan pada aspek melalui dukungan publik, legitimasi politis dan/atau propaganda, sehingga prinsip-prinsip tersebut mamputerpenuhi secara dengan upaya pendekatan yang lunak (deradikalisasi dankesejahteraan) serta pilihan penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras Kata Kunci : Konflik, Papua, Peran Brigade Mobil The Papua problem is a national problem that needs to be thoroughly parsed inaccordance with the provisions of the constitutional mandate of the 1945 Constitutionof the Republic of Indonesia. Avoiding a problem that exists in the Papua region (eitherPapua Province or West Papua Province) is an unconstitutional attitude. TheGovernment of the Republic of Indonesia really understands a message of theconstitution and ef orts to reform are always being made. This study aims to measurethe security of Brimob in the prevention of armed conflict in the Papua region in termsof Article 2 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2013concerning Technical Handling of Social Conflict and How mobile brigades overcomeobstacles in conflict conflicts in Papua Region. In this study the authors used ajuridical approach, namely conducting research in the field. The type of research usedby the writer in this research is descriptive research using literature study methods andfield studies which are analyzed using deductive logic. The writer's entry is By carryingout a strategy by applying the approach, and simultaneously, of course, the Papuanseparatist insurgency movement is relatively capable, although it is not yet finished. However, the principles of handling insurgency with an emphasis on aspects of publicsupport, political legitimacy and / or propaganda, so that these principles can befulfilled by means of a soft approach (deradicalisation and welfare) and the choice oflaw enforcement in the form of a hard approach Keywords: Conflict, Papua, Role of the Mobile Brigade]]>
Copyrights © 2022
