Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN KRITIS TERHADAP HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) DALAM ASPEK FILOSOFIS Anwar Hidayat
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v4i1.641

Abstrak Hukum merupakan suatu sistem terpenting di dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan yang berkaitan dengan sebuat tatanan yang selalu bergerak baik secara evolutif maupun revolusioner. Tatanan diatur dalam hukum itu sendiri meliputi tatanan transendetal, tatanan sosial/masyarakat dan tatanan politik. Hukum perdata yang merupakan ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan pribadi seseorang dengan orang lain, atau juga hukum sipil memiliki ruang lingkup yang luas dalam pengaturannya. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masayrakat dengan sarana tertentu. Penggolongan dari hukum perdata yang ada saat ini antara lain meliputi: Hukum keluarga, Hukum harta kekayaan, Hukum kebendaan, Hukum perikatan, dan Hukum waris. Kajian kritis terhadap hukum perdata yang telah berlaku di Indonesia dengan menggunakan metode filsafat (filosofis), maka seharusya yang dijadikan dasar pemikirannya ialah falsafah Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Hal yang demikian ini dirasa sesuai mengingat falsafah Pancasila adalah merupakan ruh perjuangan dari para pejuang bangsa, sebagai alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh suatu daerah/wilayah, ras, suku, golongan dan agama. Kata Kunci: Hukum Perdata, Filosofis, Pancasila Abstract The law is the most important system in society to regulate life in relation to an order that is always moving both evolutionarily and revolutionarily. Order is regulated in the law itself including transcendental order, social/community order and political order. Private law which is a provision or regulation relating to someone's personal with others, or also civil law has a broad scope in its regulation. One area of law that regulates the relationships between individuals in society with certain means. The current classification of private law includes: Family law, Property law, Material law, Engagement law, and inheritance law. Critical study of private law that has prevailed in Indonesia using philoshopy (philosophical) methods, then the basis for thinking should be the philosophy of Pancasila. As is known that Pancasila is the source of all sources of Indonesian state law. This is considered appropriate given the philosophy of Pancasila is the spirit of the struggle of the nation's fighters, as a unifying tool, from previously divided by a region / region, race, ethnicity, class and religion. Keyword: Private Law, Philosophical, Pancasila.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG Irma Garwan; Anwar Hidayat
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v3i1.651

Kecelakaan bagi pejalan kaki, seperti halnya kecelakaan lalu lintas jalan lainnya, tidak bisa diprediksi dan dicegah. Negara dalam hal ini adalah pemerintah haruslah memperhatikan dalam menangani masalah keselamatan bagi pejalan kaki dengan mengimplementasikan langkah-langkah efektif. Beberapa rekomendasi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, ketika keputusan tentang rancangan jalan dan infrastruktur, perencanaan tata guna lahan dan layanan transfortasi. Dan dari hasil yang diteliti penulis dalam hal ini mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi resiko kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki mencakup diantaranya 1). Kecepatan dan risiko kecelakaan pejalan kaki 2). Alkohol. 3) Kurangnya fasilitas pejalan kaki dalam perancangan jalan dan perencanaan tata guna lahan 4). Buruknya visibility pejalan kaki. Accidents for pedestrians, as well as other road traffic accidents, cannot be predicted and prevented. The country in this case is that the government should pay attention to the problem of safety for pedestrians by implementing effective measures. Some recommendations require the Government to consider the needs of all road users, including pedestrians and cyclists, when decisions about road design and infrastructure, land use planning and transfortation services. And from the results examined by the authors in this regard on the main factors that affect the risk of traffic accidents for pedestrians include 1). Speed and risk of pedestrian accident 2). Alcohol. 3) The lack of pedestrian facilities in road planning and land use planning 4). Poor pedestrian visibility

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLEMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA Irma Garwan; Anwar Hidayat
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v4i1.652

Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itulah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah dalam permasalahan dalam tulisan ini. dan sistem Presidential Threshold tidak perlu dipersyaratkan dan perlu dihapuskan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena Pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak antara pemilihan legislatif dan eksekutif dan tidak ada dan relefan lagi syarat itu, namun yang dikhwatirkan ialah adanya calon tunggal dan ada banyaknya kandidat yang dicalonkan partai politik. Kata Kunci : Presidential Threshold, Parlementary Threshold, Sistem Pemilu Indonesia is a legal country with a democratic government. Democratic governance is the government of the people, by the people and for the people, which is why people have the highest authority. The approach method used in this study is normative juridical, namely the method of inventorying, reviewing, and examining secondary data in the form of legislation, legal principles, legal understandings, cases relating to problems in the problems in this paper. and the Presidential Threshold system does not need to be required and needs to be abolished in Article 222 of the Law Number 7 of 2017 concerning Elections, because the 2019 elections are held simultaneously between legislative and executive elections and there are no and more conditions, but the concern is the existence of a single candidate and there are many candidates nominated by political parties. Keywords: Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Election System

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PENANGANAN PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA Anwar Hidayat; Budiman
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i2.1917

Perkembangan pandemi Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan dimana terjadinya suatupeningkatan kasus corona khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidan menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19serta langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menganggulangi dampak-dampak, terutama dampak dari segi ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Metode penelitianhukum yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual. Penelitian ini berlandaskan pengaturan perundang-undangan yang mengaturmengenai penanganan dan penganggulangan pandemi Covid-19 serta analisis atas konseppenetapan peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah dalamrangka penanganan Covid-19, berawal dari pemerintah tmengeluarkan kebijakan tentangPembatasan Sosial Berskala Besar yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan pelaksanaannya yaitu PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sertaKeputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan sampai dengan saat ini pemerintah telahmengeluarkan kebijakan PPKM yang dimana dilakukan secara berkala. Untukmenganggulangi dampak Covid-19 dari segi ekonomi dan sosial pemerintah mengambilbeberapa kebijakan-kebijakan, yang diantaranya adalah: Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk WajibPajakTerdampak Wabah Virus Corona; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Kata Kunci : Kebijakan, Penanganan, Covid-19 The current development of the Covid-19 pandemic is very worrying where there is anincrease in special corona cases in Indonesia. This study aims to identify and analyze thepolicies taken by the government in handling the Covid-19 pandemic and the steps taken bythe government to mitigate the impacts, especially the economic and social impacts of theCovid-19 pandemic. The legal research method used is the normative legal research method. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Thisresearch is based on the legislation governing the handling and handling of the Covid-19pandemic as well as an analysis of the concept of establishing these laws and regulations. The results of this study are in the context of handling Covid-19, starting with thegovernment issuing a policy on Large-Scale Social Restrictions which refers to Law Number6 of 2018 concerning Health Quarantine. The implementing regulations are GovernmentRegulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions, as well as thePresidential Decree on Health Emergencies. Until now, the government has issued a PPKMpolicy which is carried out regularly. To address the economic and social impact of Covid- 19, the government has taken several policies, including: Regulation of the Minister ofFinance of the Republic of Indonesia Number 23/Pmk.03/2020 concerning Tax Incentives forTaxpayers Af ected by the Corona Virus Outbreak; Regulation of the Financial ServicesAuthority of the Republic of Indonesia Number 11 /Pojk.03/2020 concerning NationalEconomic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Corona VirusDisease2019; and Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 4 of2020 concerning Refocussing of Activities, Reallocation of Budgets, and Procurement ofGoods and Services in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019(Covid-19). Keyword : Policy, Handling, Covid-19

PENGGUNAAN INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA OLEH KARYAWAN KEPADA PERUSAHAAN SESAMA PESERTA TENDER DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Anwar Hidayat
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.80

ABSTRAK Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut. Pelanggaran terhadap rahasia dagang sering terjadi baik antara pengusaha dengan pengusaha, pengusaha dengan perorangan maupun pengusaha dengan karyawannya. Berdasar pada latar belakang tersebut maka muncul permasalahan yang akan dikaji yakni bagaimana penggunaan informasi yang bersifat rahasia dan tanggung jawab kerahasiaan perusahaan oleh karyawan dihubungkan dengan prinsip kerahasiaan dan Undang-undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Jo Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Rahasia dagang merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Akan tetapi akibat dari persaingan usaha yang tidak sehat diantara para pelaku bisnis khususnya persaingan usaha di bidang bisnis kontruksi pembangunan fasilitas umum, membuat para pelaku usaha menggunakan segala cara untuk memenangkan tender yang diadakan oleh penyelenggara tender termasuk dengan atau tanpa hak menggunakan informasi rahasia milik perusahaan lain guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi rahasia yang bernilai ekonomis dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan memanfaatkan pekerja/karyawan perusahaan pemilik informasi yang berkewajiban menjaga informasi. Persoalannya bagaimana penggunaan informasi yang bersifat rahasia oleh karyawan berdasarkan prinsip kerahasiaan dan bagaimana tanggung jawab karyawan yang menggunakan informasi rahasia di bidang jasa kontruksi. Kata Kunci: Informasi Rahasia, Tanggung Jawab Karyawan ABSTRACT Competition is an integral part of the life faced by entrepreneurs in achieving the objective of obtaining maximum profits and outperform other companies and keep the profit. Violation of trade secrets often occurs between businessmen with businessmen, entrepreneurs with individuals and employers with employees. Based on this background, the emerging issues to be examined as to how the use of confidential information and the duty of confidentiality to the company by the employees associated with the principle of confidentiality and Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets Jo Act No. 13 of 2003 on employment. Trade secrets is one of the intellectual property rights granted protection by the state through legislation. However, as a result of unhealthy competition among businesses, especially competition in the field of construction business construction of public facilities, businesses make use of all means to win the tender held by the organizer of the tender including with or without the right to take / use of confidential information other companies in order to benefit as much as possible. The means used to obtain confidential infromasi economic value is done in many ways one of them to take advantage of workers / employees of the company owner is obliged to maintain information information. The use of confidential information by employees of the company is a violation of the principle of confidentiality and the provisions of the legislation, especially Trade Secrets Act and the Employment Act which requires the responsibility of the employees who use confidential information to the company of fellow bidders. Keywords: Secret Information, The Responsibility Of The Employee.

KESENJANGAN SOSIAL TERHADAP PENDIDIKAN SEBAGAI PENGARUH ERA GLOBALISASI Anwar Hidayat
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v2i1.400

Abstrak Era globalisasi dan modernisasi ini, pembaharuan di bidang pendidikan dilakukan terus-menerus agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan. Salah satu upaya bersama yang diyakini mampu memacu dan membangun keunggulan kualitas pendidikan adalah pemerataan pendidikan secara sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan tersebut dimanapun daerah atau lokasi seluruh Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memberikan dorongan kepada antar warga negara bahwa pendidikan mempunyai arti penting dan tujuan yang mulia khususnya menjadikan bangsa Indonesia mempunyai kualitas yang baik di mata dunia. Kesenjangan sosial berkaitan dengan pendidikan harus mampu diminimalisir bahkan diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat. Upaya dalam menghadapi kesenjangan sosial terhadap pendidikan dalam era globalisasi yang dikaitkan pada telaah ilmu pengetahuan berupa telaah ontologis, epistemologis dan aksiologis. Ketiga metode tersebut pada dasarnya sama-sama membahas tentang hakikat, hanya saja berangkat dari hal yang berbeda dan mempunyai tujuan yang berbeda pula Kata Kunci: Kesenjangan Sosial, Pendidikan, Era Globalisasi

KAJIAN PERBANDINGAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN PADA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Anwar Hidayat; M. Gary Gagarin Akbar; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v3i1.546

Abstrak Pemberlakuan aturan mengenai kewarisan di Indonesia selama ini terjadi perdebatan antara para ahli hukum tentang status hukum Islam dan hukum adat.Berkaitan dengan permasalahan dalam hukum waris pada hukum Islam dan hukum Adat, maka perlu adanya kesesuaian bagi masyarakat yang akan mempergunakan masing-masing hukum tersebut dalam menyelesaian warisannya kepada sang ahli waris yang berhak. Ketentuan hukum Islam di Indonesia belum merupakan undang-undang (kodifikasi) haruslah sistematis dan prosedural, harus jelas siapa subyek dan obyeknya dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang dalam negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan dalam pembagian waris berdasarkan pada hukum islam dan hukum adat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu Hukum waris Islam telah menempatkan atauran kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik bagi laki-laki maupun perempuan seperti perpindahan hak milik dan perempuan pada waktu masih hidup atau perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hukum waris adat berpangkal dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, dan setiap sistem keturunan yang ada mempunyai kekhususan dalam hukum waris yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Kata Kunci:Waris, Hukum Islam, Hukum Adat Abstract The enactment of the rules regarding inheritance in Indonesia has been a debate between legal experts about the status of Islamic law and customary law. In connection with problems in inheritance law in Islamic law and Customary law, it is necessary for the community to use each of these laws in complete the inheritance to the rightful heirs. The provisions of Islamic law in Indonesia are not yet laws (codification) must be systematic and procedural, it must be clear who the subject and object are and are promulgated by the authorized institutions in the country. The formulation of the problem in this study is how comparisons in inheritance distribution are based on Islamic law and customary law. This research method uses qualitative methods with an empirical juridical approach method. The results of the research, namely Islamic inheritance law has placed the inheritance and law regarding property as well as possible and as fair as fair. Islam establishes someone's property rights, both for men and women, such as the transfer of property rights and women while still alive or the transfer of property to his heirs after he dies. The customary inheritance law stems from the form of the community and the family character found in Indonesia according to the hereditary system, and each of the offspring systems that have specific inheritance laws is different from one another Keyword: Inheritance, Islamic Law, Customary Law

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA ASURANSI DI INDONESIA Deny Guntara; Anwar Hidayat; Irma Garwan
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v2i1.552

ABSTRACT Various legal instruments made to provide protection to consumers, especially consumers of insurance services, include the establishment of BMAI (the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency), OJK (Financial Services Authority), as well as those accommodated in the Consumer Protection Law which includes BPKN (National Consumer Protection Agency), LPKS (Non-Government Consumer Protection Institution, and BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency), are layered instruments that consumers can use to fortify themselves from fraudulent acts and arbitrarily even ignore consumer rights committed by business actors. However, whether these devices are sufficient enough, in connection with the many complaints from the public against business actors, especially insurance service businesses. Many things affect the phenomenon of society, especially consumers of insurance services who feel that they are still not protected by the layers of legal instruments made, including factors from the consumers themselves, factors of business actors, law enforcement factors, and other supporting factors it should run in an ideal and harmonious manner. Keywords : Consumer Insurance Services, Insurance Business Actors, Consumer Protection

TINJAUAN YURIDIS PERAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Anwar Hidayat; Zarisnov Arafat; Nursidik
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2293

Persoalan Papua merupakan persoalan bangsa yang perlu dengan seksama diuraisecara jelas sesuai pada ketentuan dari amanat konstitusi Undang-Undang DasarRepublik Indonesia 1945. Menghindari dari suatu masalah yang ada pada wilayahPapua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) merupakan sebuah sikapyang inkonstitusional. Pemerintah Republik Indonesia sangat memahami sebuahpesan konstitusi tersebut serta dalam mencapai upaya-upaya pembenahan selaludilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Brimob Dalammenangani konflik bersenjata di wilayah Papua ditinjau dari Pasal 2 PeraturanKepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang TeknisPenanganan Konflik Sosial dan Bagaimana cara brigade mobil mengatasihambatan-hambatan dalam menangani konflik bersenjata di Wilayah Papua. Padapenelitian ini penulis memakai pendekatan secara yuridis empiris yakni penelitiandengan mengadakan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalampenelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan menggunakan metode studikepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis dengan menggunakan logikadeduktif. Adapun kesimpulan penulis adalah Dengan melakukan suatu strategidengan melalui penerapan pendekatan secara lunak serta apabila dengan kerassecara simultan ini, tentu gerakan insurgensi bersifat separatis Papua relatif mampuditangani, meskipun belum selesai. Namun apabila didasarkan pada prinsippenanganan insurgensi dengan menekankan pada aspek melalui dukungan publik, legitimasi politis dan/atau propaganda, sehingga prinsip-prinsip tersebut mamputerpenuhi secara dengan upaya pendekatan yang lunak (deradikalisasi dankesejahteraan) serta pilihan penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras Kata Kunci : Konflik, Papua, Peran Brigade Mobil The Papua problem is a national problem that needs to be thoroughly parsed inaccordance with the provisions of the constitutional mandate of the 1945 Constitutionof the Republic of Indonesia. Avoiding a problem that exists in the Papua region (eitherPapua Province or West Papua Province) is an unconstitutional attitude. TheGovernment of the Republic of Indonesia really understands a message of theconstitution and ef orts to reform are always being made. This study aims to measurethe security of Brimob in the prevention of armed conflict in the Papua region in termsof Article 2 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2013concerning Technical Handling of Social Conflict and How mobile brigades overcomeobstacles in conflict conflicts in Papua Region. In this study the authors used ajuridical approach, namely conducting research in the field. The type of research usedby the writer in this research is descriptive research using literature study methods andfield studies which are analyzed using deductive logic. The writer's entry is By carryingout a strategy by applying the approach, and simultaneously, of course, the Papuanseparatist insurgency movement is relatively capable, although it is not yet finished. However, the principles of handling insurgency with an emphasis on aspects of publicsupport, political legitimacy and / or propaganda, so that these principles can befulfilled by means of a soft approach (deradicalisation and welfare) and the choice oflaw enforcement in the form of a hard approach Keywords: Conflict, Papua, Role of the Mobile Brigade

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN Muhamad Abas; Anwar Hidayat; Lilis Setiani
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2296

Hukum perdata dalam kehidupan masyarakat adalah sebuah perwujudan dari normayang berlaku dimasyarakat yang mengatur tata cara berkehidupan antara individudengan individu dalam bernegara. Dalam menyusun kehidupan rakyatnya Negarahadir untuk mengatur hukum dalam kehidupan masyarakat termasuk peraturanmengenai hak tanggungan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996tentang hak tanggungan, didalamnya diatur mengenai penghapusan hak tanggunganyang menjadi kepastian hukum bagi para debitur dan kreditur. Para pihakmendapatkan kepastian dengan adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan. Adapun permasalahan adalah bagaimana kepastianhukum untuk penghapusan Hak Tanggungan dan proses penghapusan haktanggungan melalui Kantor Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode normatif-kualitatif. Dan pendekatan penelitian ini yuridis normatif. Hasilpenelitian yaitu Aspek hukum yang timbul dari penghapusan Hak Tanggungan(Roya) terhadap sertipikat tanahnya adalah bahwa dengan adanya penghapusan HakTanggungan/Roya terhadap sertipikat tanahnya, maka hal ini akan diketahui olehumum dan masyarakat akan tahu bahwa tanah yang telah dibebankan tadi telahbebas dan kembali dalam keadaan yang semula. Selain itu roya tersebut dilakukandemi ketertiban administrasi dan tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap HakTanggungan yang sudah hapus. Kemudian penghapusan Hak Tanggungan dipahamibahwasannya suatu penghapusan hak tanggungan yang bersangkutan, telahdisepakati oleh kreditur dan debitur terhadap obyek Hak Tanggungan yang akandibebani hak tanggungan mampu ditentukan berapa besarnya nilai obyek jaminankepada masing-masing Kata Kunci: Penghapusan, Hak Tanggungan, Proses Civil law in public life is an embodiment of the norms that apply in society whichregulates the way of life between individuals and individuals in the state. Inregulating the lives of the people, the State is here to regulate the laws of people'slives, including the regulations regarding mortgage rights which are regulated byLaw Number 4 of 1996 concerning mortgage rights, in which it is regulated aboutthe abolition of mortgage rights which are legal certainty for debtors and creditors. The parties get certainty with the existence of Law Number 4 of 1996 concerningMortgage Rights. The problem is how is the law for the abolition of MortgageRights and the process of eliminating rights through the Notary Of ice. Theresearch method used is a normative-qualitative method. And this researchapproach is normative juridical. The results of the study, namely the legal aspectsthat arise from the abolition of Mortgage Rights (Roya) on their land certificatesare that with the abolition of Mortgage/Roya on their land certificates, this will beknown to the public and the public will know that the land that has been assignedhas been freed and returned in return state. In addition, the roya is carried out forthe sake of administration and has no legal ef ect on the abolished Mortgage. Thenthe abolition of the mortgage is determined that the abolition of the mortgage inquestion, has been agreed upon by the creditor and debtor of the object of themortgage, it will be determined how much the value of the object of the guarantee isto each. Keywords: Elimination, Mortgage, Process

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search