<![CDATA[Sejak dimunculkannya Inpres Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan e-Government dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan komunikasi dan informasi berada dalam kelompok. Maka dengan itu untuk menjalankan tugas dan wewenangnya Pemerintah Kabupaten Semarang membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan penelitian adalah memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan Hasil penelitian sistem pemerinatahan berbasis elektronik kiranya dapat menjadi solusi integrasi yang efektif. Kabupaten Semarang sudah menggunakan digitalisasi pelayanan untuk menunjang tugas-tugasnya namun belum bisa terlaksana secara optimal diantaranya pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan oleh masyarakat, dikarenakan masih ada kesenjangan digital menuju demokrasi digital dan manual berbasis dokumen menuju pemerintahan online faktor yang menjadi penghambat diantaranya komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Sebagai salah satu jembatan kepentingan publik untuk dilayani sesuai dengan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Semarang.]]>
Copyrights © 2019
