Anas Sa’bani
Universitas Wahid Hasyim

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FASILITASI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG Tri Nurhayati; Anas Sa’bani; Adhi Budi Susilo
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol. 1 No. 1 (2019): Juli: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (873.888 KB)

Abstract

Penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang mencapai jumlah 4141 orang. Mereka banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik maupun dalam mengakses informasi, yang selanjutnya akan menghambat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Namun demikian ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel masih jauh dari harapan sehingga mereka kehilangan hak untuk mendapatkan kemandirian ekonomi yang setara dengan masyarakat pada umumnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Spesifikasi deskriptif analitis dilakukan dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif sosiologis dengan didasarkan pada kedalaman data yang akan dihimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif untuk dapat memberikan jawaban terhadap semua permasalahan dalam penelitian ini. Kabupaten Semarang memerlukan pendekatan regulasi berupa penyusunan Peraturan Daerah karena peraturan di tingkat nasional dan Provinsi belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kemandirian ekonomi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Semarang.
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PENDUKUNG PERKEMBANGAN EKOMONI DAERAH KABUPATEN SEMARANG Adhi Budi Susilo; Tri Nurhayati; Anas Sa’bani
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol. 1 No. 1 (2019): Juli: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.673 KB)

Abstract

Sejak dimunculkannya Inpres Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan e-Government dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan komunikasi dan informasi berada dalam kelompok. Maka dengan itu untuk menjalankan tugas dan wewenangnya Pemerintah Kabupaten Semarang membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan penelitian adalah memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan Hasil penelitian sistem pemerinatahan berbasis elektronik kiranya dapat menjadi solusi integrasi yang efektif. Kabupaten Semarang sudah menggunakan digitalisasi pelayanan untuk menunjang tugas-tugasnya namun belum bisa terlaksana secara optimal diantaranya pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan oleh masyarakat, dikarenakan masih ada kesenjangan digital menuju demokrasi digital dan manual berbasis dokumen menuju pemerintahan online faktor yang menjadi penghambat diantaranya komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Sebagai salah satu jembatan kepentingan publik untuk dilayani sesuai dengan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Semarang.