<![CDATA[Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola hutan dan memperkuat desentralisasi sektor hutan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan KPH diantaranya adalah kebijakan pembentukan organisasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Meskipun demikian pembentukan organisasi KPH diberbagai daerah, termasuk di Kabupaten Berau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. sehubungan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPH pada KPHP Model Berau Barat serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode Penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekaan Kualitatif, bentuk data terdiri data sekunder dan primer di peroleh melalui, wawancara, observasi dan kajian dokumen terkait. Sedangkan informannya terdiri dari instansi terkait yaitu Kementerian Kehutanan, Bagian organisasi Provinsi Kaltim, Bagian organisasi Setda Berau, Dinas Kehutanan kabupaten Berau, serta pendapat Pakar Kehutanan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat dilaksanakan secara bertahap yaitu dengan pembentukan UPTD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sebagai persiapan pembentukan Organisasi KPHP dalam Bentuk SKPD. Pengambilan kebijakan tersebut setelah melalui proses sosialisasi, penyampaian telaahan staf, konsultasi dan koordinasi serta rapat dan pertemuan Tim Teknis Kelembagaan daerah. Sedangkan faktor-faktor yang memepengaruhi implementasi pembentukan organisasi KPHP Model Berau Barat adalah faktor komunikasi terutama terkait kejelasan dan konsistensi aturan serta pola komunikasi dan koordinasi yang dilakukan para pihak, faktor sumber daya terutama ketersediaan SDM, sarana prasarana dan pendanaan, faktor birokrasi meliputi ketidakjelasan SOP pembentukan organisasi teknis lain dan pembuatan Naskah Akademik, tata hubungan dalam proses pembentukan kelembagaan SKPD yang memerlukan waktu dan pendanaan yang khusus karena melibatkan proses di Legislatif. Dalam rangka efektifitas implementasi kebijakan dalam pembentukan organisasi KPH maka disarankan perlunya dilakukan komunikasi yang efektif yang melibatkan pihak-pihak yang pengambil keputusan dan berbagai pihak terkait, perlu dipersiapkan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pendanaan yang dianggarkan secara khusus. Serta perlu kejelasan birokrasi yang meliputi SOP Kegiatan dan kejelasan tata hubungan antara organisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Organisasi, KPH. ABSTRACT Forest Management Unit (FMU) was one of top priorities in order to improve forests governance and strengthening decentralization in the forestry sector.  Many policies have been introduced to expedite FMU development such as Interior Ministry Regulation (Permendagri) 61 Year 2010 regarding Guideline on Organization and Procedure of Production Forest and Protection Forest Management Unit. This I study aimed at describing the implementation of organization policy of the Berau Barat FMU Model (KPHP). This study was also trying to identify and analyze factors which influence the implementation process of the policy. The method used in this study was qualitative based on primary and secondary data. The data were collected by interviews, observation and documents reviews. Some Government officials were interviewed including officials from the Ministry of Forestry, the Provincial Government of Kaltim, the Berau District Secretariat, the Forest Service of Berau, and forest experts. The result of this study showed that the implementation of the Organization Policy  of the Production of the Forest Management Unit according to the Berau Barat Model In Berau District  was done in stages. The establishment of UPTD, was the first stage in the gradual process of KPHP development towards SKPD l (Satuan Kerja Perangkat Daerah).At this stage activities include socialization, staff assessment, and consultation meetings. Key factors in the implementation process are communication, infrastructure, human and financial resources. Communication include clarity of regulation, consistency with other regulations, and coordination among parties. In addition, bureaucractic factors which include unclear standard operating procedures (SOP) of organization establishment, concept note making process, coordination rules among institutions in SKPD development, needs certain time and funding allocations due to political processes in the local parliament. To achieve effectiveness, it was recommended to develop effective communications involving all decision makers and other stakeholders. In addition sufficient infrastructure, human and financial resources were critical.  Enhancing bureaucracy I was also recommended to guarantee the success of the process. Keywords : Policy, Implementation, Organization, FMU.]]>
Copyrights © 2014
