<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan Untuk mengetahui Upaya Pencegahan dan faktor yang menghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi merupakan perumusan dan ruang lingkup suatu perundang-undangan pidana yang baik, atau kebijakan untuk menetapkan ancaman hukuman pidana yang ditentukan atas tindak pidana korupsi sehingga diperlukan upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan strategi yang komprehensif untuk dapat meminimalisir celah atau potensi terjadinya Tindak Pidana korupsi seperti dapat dengan memperkuat kapasitas kelembagaan birokrasi, Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Untuk itu perlu adanya Hukuman yang lebih memberatkan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan crimes against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera dan perumusan ulang (reformulasi) terhadap aturan UU No. 20 Tahun 2001, sehingga hambatan atau kendala penerapan dapat diminimalisasi dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi.]]>
Copyrights © 2021
