cover
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal Elis Herlina
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.811 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.930

Abstract

Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dari Good Corporate Governance yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dimana pada sektor pasar modal keterbukaan adalah mutlak. Namun demikian, terdapat suatu dilema yang inheren dalam hukum pasar modal itu sendiri. Di satu pihak hukum terus mengejar dengan memperinci sedetail-detailnya tentang hal-hal apa saja yang harus diinformasikan oleh pihak yang berkewajiban untuk itu, di lain pihak hukum juga harus memproteksi kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut. Penelitian ini mengkaji Bagaimana implementasi prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Pasar Modal secara tegas menetapkan bahwa perusahaan efek atau penasihat investasi dilarang untuk mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya. Sehingga dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan.
Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Novi E. Baskoro
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.354 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.932

Abstract

Narcotics abuse is not only a national problem, but has become a global issue (world). Currently the drug abuse has entered all walks of life to transcend gender, economic class, and even the age of the child. Indonesian Government Policy in the handling of drug abuse as stipulated in Law No. 35 Year 2009 on Narcotics is still positioned abusers of drugs as a criminal act by the threat of criminal sanction without distinguishing age limit offenders. Although the Narcotics Act adopts a two-track (double track system), namely imprisonment accompanied by sanctions, the form of rehabilitation. Especially for the handling of child abusers of narcotics under Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, sought mandatory diversion.  Their diversion based on the fact that the criminal proceedings against children in conflict with the law through the formal criminal justice system have caused more harm than good. Consideration do versioned motivated by the philosophy of juvenile justice system, which is toprotect and rehabilitate (protection and rehabilitation) the child offender. In this dissertation research into the identification of the problem is how the legal position of the diversion of narcotics abusers of children in the perspective of development of criminal law and punishment and how the concept of diversion handling of child abusers of narcotics in the juvenile justice system in Indonesia for the foreseeable future. The research specification is using descriptiveanalysiswhich is describing the problems and later evaluating and analyzing them withprimary, secondary and tertiary legal source. The method applied is juridical-normative which testing and evaluating the secondary data. Concerning on this juridical normative method the  research passed two stages, the literature research and field research. The data is analyzed by juridical- qualitative analysis where the obtained data analyzed without statistic formulation.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yuyut Prayuti; Dede Husen
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.017 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.933

Abstract

Untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional, merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. SNI satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Balai Sertifikasi. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam upaya melindungi konsumen. Peranan pemerintah dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Adanya undangundang perlindungan konsumen, maka akan memberikan jaminan adanya kepastian hukum terhadap segala kepentingan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya. Dalam praktek  erdagangan yang merugikan konsumen yang marak belakangan ini dituntut konsistensi pemerintah yang berpihak kepada masyarakat yang kebanyakan berperan sebagai konsumen.
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat) Gunawan Gunawan
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.137 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.934

Abstract

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya secara mandiri untuk memberikan memberikan konsultansi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana) dalam proses peradilan pidana.Namun, selama ini terdapat selama ini, masih adanya sebagian masyarakat yang mempunyai persepsi negatif terhadap Advokat yang menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya dalam proses peradilan pidana. Masyarakat menganggap bahwa Advokat hanya membela untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Tak jarang muncul cibiran atau tudingan bahwa: “Sudah jelas-jelas terdakwa itu bersalah, kok, masih juga dibela oleh Advokat? Apakah Advokat kerjanya cuma membela orang-orang yang bersalah agar menjadi tidak bersalah.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 669/PID.SUS/2014/ PN.BLB Dihubungkan Dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Yusup Juhara
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (687.658 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.935

Abstract

Oil and natural gas are natural resources that are controlled by the State and have an important role in the national economy so that their management needs to be carried out optimally. In an effort to create oil and gas business activities in order to realize the increase in prosperity and welfare of the people, Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Natural Gas has been established. In the implementation of the business of supplying and distributing subsidized fuels, there is often fraud in the effort to distribute BBM in the regions, resulting in a fairly high price difference between industrial fuels and subsidized fuels which opens the opportunity for various parties to commit irregularities or without permission. Just as there are criminal acts that have been decided by the Bale Bandung District Court with Case Number: 669 / Pid. Sus / 2014 / PN.Blb. Based on these problems, the authors identify the following problems: 1) What is the legal consideration by the judge in making a decision in Case  umber: 669 / Pid.Sus / 2014 / PN.Blb; 2) How is the application of criminal law against criminal acts of transportation, storage and trade of fuel oil that is subsidized without permission based on Article 55 of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Natural Gas.
Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait dengan Keanekaraaman Hayati di Indonesia Ahmad M. Ridwan
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.264 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.936

Abstract

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) adalah suatu dasar pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) yang menjadi pedoman wajib untuk memformulasikan, menyelaraskan, menyempurnakan dan menerapkan ketentuan HKI secara nasional di negara masing-masing. Sejak tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi TRIPs melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu konsekuensi menjadi negara anggota WTO yang  sekaligus tunduk pada isi ketentuan TRIPs, maka Indonesia harus menyesuaikan pengaturan hukum nasional di bidang HKI dengan ketentuan umum HKI yang diamanatkan oleh TRIPs. Indonesia sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman hayati besar, mempunyai potensi dalam memanfaatkan dan mengembangkan berbagai macam pengetahuan tradisionalnya terkait sumber daya genetik untuk digunakan kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tetapi Peraturan perundang-undangan di bidang HKI tidak mampu untukmelindunggi pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, terutama dalam peristiwa misappropriation dan biopiracy yang dilakukan oleh negara-negara maju. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis kualitatif karena data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian terhadap dokumen-dokumen yang  berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam tesis ini, kemudian hasil penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan, bahwa sistem hukum positif di Indonesia belum mampu melindungi pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, terutama dalam memberikanperlindungan bagi hak kolektif masyarakat atas pengetahuan tradisional mereka dari kegiatan misappropriation dan biopiracy yang dilakukan oleh negara-negara maju. 
Daftar Isi Jurnal Tim Redaksi
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.929 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.997

Abstract

Daftar Isi Jurnal
Tinjauan Yuridis Terhadap Konsumen Travel Jasa Perjalanan Pada Kecelakaan Darat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tertang Perlidungan Konsumen Deden Okta Irawan Pandu Negara
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.984 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1000

Abstract

Tidak adanya bentuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen travel jasa perjalanan yang mengalami kecelakaan darat atau risiko buruk dalam perjalanan darat adalah tidak sejalan dengan Tujuan Hukum, secara, aspek hukum yang terkait yaitu tentang standar pelayanan minimal Pasal 141 ayat (1) UU LLAJ, Adapun permasalahan yang penulis batasi adalah dalam hal perjanjian angkutan perjalanan darat yang dibuktikan dengan tiket perjalanan (Prima Facie), yaitu : Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Dan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum travel jasa perjalanan yang mengalami kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Dan Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ilmiah ini bersifat yuridis normatif, yaitu lebih menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yang berupabahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian dispesifikasikan pada objek permasalahan, Tahapan Penelitian yaitu dengan mempelajari Undang-undang ,literatur, makalah, jurnal hukum,dan artikel internet, dan penelitian lapangan dengan cara observasi mengenai subjek yang diteliti di kantor travel perjalanan, data dianalisis dengan cara yuridis kualitatif. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen yang mengalami kecelakaan Lalu dinilai tidak memberikan azas manfaat aspek kecelakaan perlindungan konsumen telah bergeser menjadi suatu perbuatan melawan hukum perdata, menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengarahkan pada adanya unsur kerugian korban dan atau konsumen penumpang travel angkutan darat, unsur kerugian yang melekat pada diri konsumen dan atau korban, memiliki suatu akibat hukum, yaitu beban pertanggungjawaban Jasa raharja dan pemilik PO Travel angkutan darat,disarankan perjanjian ticketing, prima factie merupakan justifikasi, seharusnya diajukan lebih mudah Pertimbangan hakim harusnya mengacu pada penafsiran sociological jurisprudence, yaitu berkaca dari rumitnya birokrasi sistem penggantian santunan kecelakaan lalu lintas. 
Tinjauan Yuridis Mengenai Akun Media Sosial yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ahmad M. Ridwan; Elis Herlina
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.269 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1001

Abstract

Di Indonesia angka statistik menunjukan jumlah laporan polisi yang dibuat oleh masyarakat mengenai kejahatan siber dalam lima tahun terakhir perjudian mendapatkan laporan sebanyak 116 kasus. Jika melakukan penelusuran di media sosial Instagram, terdapat 838 ribu unggahan yang berkaitan dengan perjudian online dengan menggunakan kata kunci #judionline. Perkembangan perjudian online ini tidak terlepas dari peran beberapa publik figur yang ikut melakukan endorsement judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiakibat hukum yang ditimbulkan bagi Akun Media Sosial yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam pemberantasannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian adalah bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dalam melakukan endorsement judi online adalah dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (2) undangundang informasi dan transaksi eletronik karena dalam undang-undang tersebut mencakup seluruh perbuatan yang berkaitan dengan perjudian online termasuk melakukan endorsement. Kendala yang dihadapi penegak hukum yaitu: terbatasnya personel unit Cyber Crime di kepolisian maupun penyidik di Kementrian Komunikasi dan Informatika, penggunaan identitas virtual yang dapat dirahasiakan dan tidak merujuk pada identitas dikehidupan nyata dan juga terdapat kekurangan pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Agar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat segera direvisi agar menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat terhadap hukum sehingga hukum yang ada bersifat responsif terhadap perkembangan dimasyarakat.
Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan Uu No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Yuyut Prayuti; Happy Yulia Anggraeni; Nurul Amalia
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.287 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1002

Abstract

Secara mendasar kekuatan mengikat titel eksekutorial yang melekat pada sampul Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik yang dilakukan tidak secara manual (bertentangan dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), dan Implikasi Yuridis terhadap pembuktian baik dalam pelaksanaan eksekusi langsung (parate eksekusi) karena debitor wanprestasi maupun sebagai alat pembuktian di peradilan serta mensinkronisasikan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah termasuk kemungkinan mengamandemennya, sehingga sertifikat hak tanggungan elektronik dapat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi langsung apabila debitor wanprestasi (parate eksekusi) dan juga sebagai alat bukti pada persidangan di peradilan.