<![CDATA[Pangan, dalam hal ini adalah beras, memiliki peran yang sangat penting dalamkehidupan bangsa Indonesia. Karakteristik produksi yang tersebar dan sensitif terhadap perubahan iklim, karakteristik konsumsi dengan permintaan yang in-elastis dan menyebar di seluruh Nusantara dan sepanjang waktu, serta beras sebagai komoditi paling penting di sektor pertanian (penentu inflasi, penentu tingkat upah dan mempunyai peran terbesar dalam pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah), mengharuskan Pemerintah untuk memberlakukan Kebijakan Perberasan. Karena berbagai karakteristik tersebut, harus terwujud kebijakan pangan yang bersifat nasional dan komprehensif, tidak terpisah-pisah atau parsial. Kebijakan pangan dalam bentuk intervensi Pemerintah terhadap harga dan pasar selalu kontroversial dalam hal permasalahannya, bagaimana Pemerintah mengatasi permasalahan tersebut serta bentuk intervensinya. Harus terwujud kebijakan harga beras yang rasional dengan dampak distorsi seminimal mungkin dan keadilan bagi semua pelaku pasar. Kebijakan ini harus tetap menciptakan iklim berusaha yang kompetitif dan memberi ruang yang cukup bagi sektor swasta agar tetap berperan dalam perdagangan antar tempat dan waktu. Kebijakan ini juga harus dilengkapi dengan kebijakan perdagangan yang terbuka dan reasoanable, misalnya dengan memberlakukan kebijakan kuota &tarif yang selektif jumlah, waktu dan tujuan impor. Dengan demikian, intervensi Pemerintah akanoptimal, tidak menimbulkan distorsi pasar terlalu besar dan penggunaan subsidi menjadi lebih efisien. Manfaat ketahanan pangan sangat besar bagi kelangsungan kehidupan bangsa, tidak saja dari aspek ekonomis tetapi juga sosial dan politis yang sulit dihitung dengan nilai rupiah.]]>
Copyrights © 2007
