<![CDATA[Abstrak Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merilis program pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang bertujuan untuk mendorong pendirian dan pengembangan BUMDesa agar dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut didesain atas dasar nilai dan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk analisis kebijakan publik yang bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai dan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi serta studi dokumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan teknik uji keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai dan prinsip-prinsip good governance dalam pemberdayaan BUMDesa di Jawa Timur belum optimal, baik pada level analisis desa maupun supra desa. Pada level desa, dominasi pemerintah desa, rendahnya partisipasi masyarakat dan adanya sikap diskriminatif pada elemen masyarakat tertentu akibat perbedaan sikap politik menjadi kendala dalam pemberdayaan BUMDesa. Sedangkan pada level supra desa, aktor-aktor governance memang telah memberikan kontribusi yang nyata dan positif dalam pemberdayaan BUMDesa. Namun, kontribusi tersebut cenderung parsial dan bukanlah hasil dari interaksi dialogis dari aktor governance. Hal ini disebabkan belum ada komunikasi intensif dan peta peran yang jelas antar ketiga aktor governance dalam implementasi pemberdayaan BUMDesa di Jawa Timur.]]>
Copyrights © 2019
