Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM), STUDI KASUS DI KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

Ambari - (Unknown)



Article Info

Publish Date
01 Aug 2014

Abstract

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususya di Kabupaten Purbalingga, sejak akhir tahun 2001 Pemerintah Daerah menggulirkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang pada prinsipnya mengatur sistem pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam bentuk mobilisasi sumber dana masyarakat sebagai wujud dari peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan.       JPKM merupakan suatu model penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat paripurna, meliputi tindakan preventif, promotif, rehabilitatif dan kuratif berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan serta berkesinambungan dengan mutu terjamin serta pembiayaan dilaksanakan secara pra-upaya, dengan model sistem asuransi. Adapun sasaran utama program ini adalah  Keluarga Miskin dan Keluarga Non Miskin.       Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah kabupaten Purbalingga membentuk badan yang diberi nama Pra Badan Pelaksana JPKM (Pra Bapel JKPM). Badan tersebut mempunyai kewenangan untuk merekrut kepesertaan, menerima dana premi dan menerima imbalan jasa. Dalam kepesertaan JPKM, peserta memiliki hak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dan mengajukan keluhan atas pelayanan yang diberikan. Selain itu peserta berhak memberikan masukan untuk perbaikan sistem JPKM.Peserta JPKM berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Polindes/Poli klinik Desa (PKD), Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Copyrights © 2014






Journal Info

Abbrev

DA

Publisher

Subject

Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences

Description

Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi menerbitkan artikel hasil penelitian tentang administrasi publik. Namun tidak terbatas pula kepada: Kebijakan Publik Manajemen Publik Layanan Publik Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah Politik Tata Kelola ...