<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah situasi politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yang berlangsung dari 5 Juli 1959-11 Maret 1966. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dari diberlakukannya Demokrasi Terpimpin adalah situasi negara yang berbahaya yang ditandai adanya berbagai pemberontakan besar seperti PRRI dan Permesta dan situasi pemerintahan masa Demokrasi Liberal yang ditandai jatuh bangunnya kabinet, serta gagalnya Konstituante membuat UUD yang baru, gagalnya konstituante menerima usulan Presiden Sukarno untuk kembali ke UUD 1945. Dalam perkembangannya Demokrasi Terpimpin membuat kekuasaan presiden menjadi sangat besar karena wakil-wakil yang duduk di Lembaga-lembaga negara ditunjuk langsung oleh presiden sebagai pembantu presiden. Politik konfrontasi juga mewarnai politik Indonesia seperti adanya Tri Kora, Dwi Kora, keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB serta adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan terbunuhnya Pahlawan Revolusi.]]>
Copyrights © 2022
