<![CDATA[AbstrakPemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan atau yang lebih popular dikenal dengan sebutan e-government, telah memungkinkan pemerintah untuk memberikan akses informasi dan layanan publik dengan lebih efektif dan efisien. Untuk dapat merencanakan dan melaksanakan e-government yang sistematis melalui tahapan dan sasaran yang terukur, maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 sebagai salah satu kebijakan strategis pengembangan e-government di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan terkini e-government dengan melakukan penilaian pada website resmi pemerintah daerah di 19 kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat. Website resmi pemerintah daerah digunakan sebagai media informasi untuk publik dan diasumsikan sebagai representasi perkembangan e-government pemerintahan daerah. Hasil dari penilaian tersebut kemudian dipetakan ke dalam empat tingkatan e-government berdasarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003, yaitu Persiapan, Pematangan, Pemantapan, dan Pemanfaatan. Setelah melakukan penilaian, didapatkan hasil bahwa 18 website kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat telah masuk ke dalam Tingkat Pemantapan, dan satu website kota/kabupaten masuk ke dalam Tingkat Pemanfaatan. Namun, yang menjadi perhatian adalah, perlunya peningkatan layanan yang lebih baik untuk semua website dengan menambahkan layanan publik elektronik. Karena, pada saat ini, walaupun seluruh kota/kabupaten berada di Tingkat 3, namun layanan publik yang diberikan hanya layanan pengaduan saja. Dari hasil penilaian ini juga diketahui bahwa masih terdapat layanan website yang tidak dapat diakses karena berbagai faktor, seperti tidak adanya ketersediaan informasi yang dituju, website yang masih dalam pengembangan, terjadi error pada server, dan lain sebagainya. Kata kunci: e-government, Sumatera Barat, penilaian, website]]>
Copyrights © 2021
