Abstract. The work agreement stipulated in Article 1601 a Civil Code states the qualifications so that an agreement can be called an employment agreement. Qualifications in this case refer to the existence of work, under orders, a certain time and the existence of wages, while Article 1 number 14 of Law No. 13 of 2003, an employment agreement is an agreement between the worker or laborer with the employer or employer containing work conditions the rights and obligations of both parties. This research method uses the juridical-normative approach, which examines secondary data by conducting a literature study. Data collection techniques used are secondary data using primary, secondary, tertiary legal materials. Conclusions from the study The terms of the new work entered beyond those promised by the West Bandung Regency Company were entered by the Employer without the knowledge of the Company the terms of the new work were directly provided to the Workers without any involvement from the workers. Breaking the provisions in force in Act No. 13 of 2003 concerning Manpower. Abstrak. Perjanjian kerja yang di atur dalam Pasal 1601 a KUH Perdata menyebutkan kualifikasi agar suatu prjanjian dapat disebut perjanjian kerja. Kualifikasi yang di maksud adalah adanya pekerjaan, dibawah perintah, waktu tertentu dan adanya upah, sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003, Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat–syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yang meneliti data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Simpulan dari kajian Syarat kerja baru masuk diluar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Kabupaten Bandung Barat dimasukan oleh pihak Pengusaha tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan syarat kerja baru itu langsung diberikan kepada para Pekerja tanpa adanya kepakatan dari pihak pekerja, tentu itu melangaggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Copyrights © 2021