<![CDATA[Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik sendiri dapat dilihat dari kinerja pegawai negeri sipil. Pada penelitian ini, penulis mengambil lokus pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, karena pada laporan kinerja BKD Kota Semarang menunjukkan adanya permasalahan terkait dengan penilaian kinerja pegawai. Pada penilaian kinerja sendiri, BKD Kota Semarang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Namun, penilaian kinerja yang dilakukan belum terlaksana dengan baik. Pada sisi lain, peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam membantu instansi pemerintah untuk mengukur kinerja pegawainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif field research dengan pendekatan teorisasi induktif. Fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai penilaian kinerja di BKD Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penilaian kinerja dan faktor penghambat penilaian kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja BKD Kota Semarang belum efektif karena sistem penilaian kinerja yang saat ini digunakan belum sepenuhnya terintegrasi dengan standar kinerja dan indikator kinerja. Faktor penghambat dalam penilaian kinerja yaitu : 1) Penilai kinerja masih bersifat subyektif; 2) Penempatan PNS dalam suatu jabatan kurang memperhatikan pertimbangan terhadap latar belakang pendidikan PNS; 3) Penilai kinerja dan pegawai negeri sipil yang dinilai, belum memiliki kesadaran diri akan pentingnya penilaian kinerja yang baik dan 4) Kurangnya pengawasan dalam penilaian kinerja pegawai]]>
Copyrights © 2019
