<![CDATA[AbstrakBagi anak angkat atau (adopsi) yang ditinggal mati oleh salah orang tua angkatnya maka anak adopsi tersebut tidak berhak atas suatu warisan, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang mengatur tentang hak waris tentang anak angkat (adopsi) baik dalam segi hukum islam maupun dari segi hukum perdata. Hal tersebut menciptakan anggapan bahwa adanya unsur ketidak adilan mengenai bagian warisan terhadap anak angkat. Untuk menjawab anggapan tersebut maka KHI melalui Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 (Pasal 209 KHI), yaitu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak waris bagi anak angkat (adopsi) yaitu wasiat wajibah, dengan ketentuan itu maka orang tua angkat boleh memberikan sebagian warisannya kepada anak angkat dengan batas tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian. Banyak sebagian orang yang masih beranggapan bahwa bagian yang didapatkan oleh anak angkat sebenarnya tidak imbang dengan seorang ahli waris pada umumnya.Kata kunci : perlindungan hukum, anak angkat, waris, hukum positif, hukum IslamAbstrackFor adopted children or (adoption) who are left behind by their adoptive parents, then the adopted child is not entitled to an inheritance, this is due to the absence of regulations governing inheritance rights for adopted children (adoption) both in terms of Islamic law and in terms of civil law. This creates the assumption that there is an element of injustice regarding the inheritance of adopted children. To answer this assumption then KHI through RI Presidential Instruction No. 1 of 1991 (Article 209 KHI) Namely provide protection and guarantee for inheritance rights for adopted children, namely mandatory wills, with that provision, adoptive parents may give part of his inheritance to adopted children with a limit not exceeding 1/3 part. Many people still think that part is obtained by adopted children is actually not a draw with an heir in general.Keywords : legal protection, adopted children, inheritance, positive law, Islamic law ]]>
Copyrights © 2019
