cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI TRADISONAL BEDAYAN MALANG DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA ismi yatu hamidah
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.572 KB)

Abstract

ABSTRACT      Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap tari tradisonal bedayan malang dalam perspektif hak cipta. karya tulis ini mengangkat rumusan masalah adaah Bagaimana perlindungan hukum seni tradisional bedayan malang menurut Undang-undang Hak Cipta? dan Apa Peran Peraturan Daerah yang Terhadap Perlindungan tari tradisonal Bedayan Malang?. Penelitian ini menggunakan peneitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dengan bahan hukum . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya suatu perlindungan hukum yang melindungi Tari Tradisional. Bedayan Malang sebagai suatu ide yang telah dituangkan ke dalam bentuk yang nyata. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Bedayan Malang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tercantum di bahwa Hak Cipta Melindungi Perwujudan Ide Bukan Ide Itu Sendiri dan Hak Cipta Tidak Memerlukan Pendaftaran Untuk Mendapatkannya.Key words: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Tari Tradisonal Bedayan Malang ABSTRAK      In this thesis, the author raises the issue of raising the issue of legal protection against the traditional dance of Bedayan Malang in the perspective of copyright. This paper raises the formulation of the problem, namely How is the legal protection of the traditional art of Bedayan Malang according to the Copyright Act? and What is the Role of Regional Regulations Against the Protection of the Malang Bedaya traditional dance?. This study uses a normative juridical research using a law approach and a conceptual approach. Collecting legal materials through literature study with legal materials. The purpose of this study was to analyze the existence of a legal protection that protects Traditional Dance. Bedaya Malang as an idea that has been poured into a real form. Legal Protection Copyright on traditional Bedayaan Malang Dance is protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which is stated in that Copyright Protects the Embodiment of Idea Not Idea Itself and Copyright Does Not Require Registration To Get It. Kata kunci : Legal Protection, Copyright, Malang Bedaya Traditional Dance 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL Nanang Rofii
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.908 KB)

Abstract

AbstrakSalah satu kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan akan perumahan yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga dan keluarganya dan mempunyai peranan yang sangat stategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta dikembangkan dari kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Rumah tinggal menjadi kebutuhan asasi, sehingga banyak pemohon yang berkeinginan mengubah status hak guna bangunan menjadi hak milik.Kata kunci: hak milik, tanah, hukum AbstractOne of the people's welfare is the fulfillment of the need for housing which is a basic need for every citizen and family and has a very strategic role in the formation of national character and personality and needs to be fostered and developed from the survival and improvement of people's lives and livelihoods. Housing is a basic necessity, so many applicants want to change the status of building rights to ownership.Keywords: property rights, land, law
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 2693/PDT.G/2017/PA.JBG TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI UNTUK MENCEGAH KONFLIK KELUARGA Yuni Fili Aningrum
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.175 KB)

Abstract

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu (poligami), masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, kemudian Mejelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam pertimbangan hukumnya memberi izin suami berpoligami dan menetapkan harta bersama sudah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan adanya penetapan harta bersama yang diberikan oleh hakim membuat harta istri terdahulu memiliki kepastian dan kekuatan hukum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DAFTAR HARGA MAKANAN YANG TIDAK TERNCANTUM DALAM USAHA KULINER (Studi Di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro) Muhamad Ilham Asyari
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.324 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study has the purpose of knowing and describing the implementation of consumer protection related to the food menu price list that is not listed in a culinary effort at Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, knowing and describing the law due to business actors who do not include food prices in culinary efforts in Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, and know and describe obstacles regarding the implementation of consumer protection related to the list of food menus prices that are not listed in culinary efforts and efforts to solve.The research method uses a type of empirical juridical research, and uses a sociological juridical approach. The data used is primary and secondary data, then data analysis techniques use qualitative analysis methods.The results of the study regarding the implementation of consumer protection related to the food menu price list which is not listed in a culinary effort at Kec. Baureno Kab. Bojonegoro shows it has not been done well. Furthermore, it was not found due to business people who did not include a list of food prices in culinary efforts in Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Then, the obstacles encountered are business actors and consumers do not have sufficient knowledge, business actors have various reasons not to include a price list, and the absence of socialization and supervision. Key Word: Consumer Protection, price list, culinary businessABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan daftar harga makanan dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner dan upaya penyelesaiannya.Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak tercantum dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro menunjukkan belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya, tidak ditemukan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan daftar harga makanan dalam usaha kuliner di Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Kemudian, hambatan yang ditemui adalah pelaku usaha maupun konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup, pelaku usaha memiliki berbagai alasan untuk tidak mencantumkan daftar harga, dan belum adanya sosialisasi maupun pengawasan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, daftar harga, usaha kuliner
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Syaiful Bahri
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.635 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya hak kekayaan intelektual Merek yang harus dilindungi dan harus didaftarkan. Isu hukum penelitian ini yaitu 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana akibat hukum bagi Pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.  Perlindungan Preventif yaitu pelindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Perlindungan hukum preventif Merek  diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yakni dengan melakukan pendaftaran Merek.Sementara perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Akibat Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni jika suatu Merek tidak didaftarkan yaitu Pemegang Merek tidak mempunyai landasan hak untuk menikmati hasil Merek tersebut. Hak atas Merek kepada Merek yang tidak terdaftar secara yuridis dan ekonomis dianggap tidak pernah ada.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran, MerekABSTRACKThis research is motivated by the need for trademark intellectual property rights that must be protected and must be registered. The legal issues of this research are 1). What is the form of legal protection for unregistered trademark owners based on Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications? 2. What are the legal consequences for the owner of a mark that is not registered under Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications? This research method is a normative juridical research with a conceptual approach and a statutory approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis of legal materials uses descriptive qualitative analysis. Forms of Legal Protection for Unregistered Mark Owners. Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications there are 2 (two) namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive Protection is protection before a crime or law violation occurs against well-known marks and marks. Preventive legal protection for Marks is regulated in the Trademark Law & Geographical Indications, namely by registering a Mark. While repressive legal protection is legal protection of a trademark when there is a trademark crime or violation of trademark rights. Legal Consequences for Unregistered Trademark Owners Based on Law no . 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, namely if a Mark is not registered, the Mark Holder does not have the right to enjoy the results of the Mark. Rights to Marks for Marks that are not legally and economically registered are deemed to have never existed. So that the name of the Mark Holder is also considered to never exist, because the Mark is not registered. In addition, a Mark that is not registered will cause a trademark dispute or trademark infringement that will occur later.More about this source textSource text required for additional translation informationSend feedbackSide panels.Keyword : Legal Protection, Registred, Merk
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN (Studi Kasus di UD. Tiga Topi Kota Surabaya) Hamzah Ba'agil
Dinamika Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.848 KB)

Abstract

ABSTRACKWorker status is not only centered on men, but also on women. Women are considered capable and have equality with men as workers, who also have rights and obligations under the protection of the law. Protection of labor is intended to guarantee the basic rights of workers and ensure equality, and treatment without discrimination from employers on any basis to realize the welfare of workers and their families while still taking into account developments in the business world and the interests of employers. Women working and trying are nothing new in the lives of marginalized and poor groups. Micro-businesses such as trade, food processing, industry, convection, and services are all done by women both independently and in the family production system. This study aims to analyze the implementation of legal protection related to women's labor rights at UD. Tiga Topi Kota Surabaya.Keywords: female workers, legal protection, businessmanABSTRACK Status pekerja tidak hanya berpusat pada laki-laki, tetapi juga pada perempuan. Perempuan dianggap telah mampu dan memiliki kesetaraan dengan laki-laki sebagai pekerja, yang juga memiliki hak dan kewajiban dibawah pelindungan hukum. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan, serta perlakuan tanpa diskriminasi dari pengusaha atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perempuan bekerja dan berusaha bukanlah hal baru lagi dalam kehidupan kelompok marjinal dan miskin. Usaha-usaha mikro seperti, perdagangan, pengolahan makanan, industri, konveksi, dan jasa, ini semua banyak dikerjakan oleh perempuan baik secara mandiri maupun dalam sistem produksi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terkait hak tenaga kerja perempuan di UD. Tiga Topi Kota Surabaya.Kata kunci: Tenaga Kerja Perempuan, Perlindungan Hukum, Pengusaha  
KAJIAN HUKUM DAN KRIMINOLOGIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) SECARA LANGSUNG Agung Fajroni
Dinamika Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.541 KB)

Abstract

Ada banyak pola yang digunakan oleh masing-masing kandidat atau tim sukses dalam politik uang, seperti memberi uang secara langsung baik jauh hari atau menjelang hari pelaksanaan pemilukada langsung, memberi atau mendistribusikan bahan pokok,  memberi barang tertentu, atau imbalan-imbalan lain, yang kesemua ini dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhinya. Dari aspek yuridis (hukum), praktik politik uang dalam pemilukada dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran hukum. Hukum akan dirasakan sebagai produk negara yang memberikan jaminan kepastian perlindungan kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan menjaga kedaulatan rakyat, bilamana hukum ini kehadirannya bisa dijadikan alat yang memberikan manfaat.Kata kunci: politik uang, aspek hukum, rakyat, demokrasi  There are many patterns used by each candidate or a successful team in money politics, such as giving money directly either far away or before the day of the direct election, giving or distributing basic materials, giving certain items, or other rewards, all of which this is done with the intention to influence it. In from of the juridical (legal) aspect, the practice of money politics in the regional elections is categorized as one of the violations of the law. Law will be felt as a state product that guarantees the assurance protection of the society interests, including the interest in safeguarding people's sovereignty, if this law can be used as a tool that provides benefits.Keywords: money politics, legal aspects, people, democracy
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Study Kasus Di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang Ahmad Jazuli
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.619 KB)

Abstract

ABSTRACT            In Islam it is a must in marriage if someone can be said to be capable and is in accordance with the teachings of Islam. Meanwhile, the positive law of Indonesia regulates the age limit for marriage, namely when a man and a woman have reached the age of 19 years. The number of underage marriages in the context of social society creates problems and impacts that occur due to underage marriages. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, what are the factors that cause underage marriage in Gampingan Village, Kec. Pakak, Malang Regency. Second, what are the legal consequences of underage marriage in Gampingan Village, Kec. Pagak, Malang Regency according to Islamic law and the law on marriage. Third, how to overcome the occurrence of underage marriage in Gampingan Village, Kec. Pagak, Malang Regency according to Islamic law and the law on marriage. The type of research in this paper is an empirical juridical type. While the research approach used in this study is a sociological juridical approach.Keywords: Marriage, Islam, Children.ABSTARKDalam islam sebuah keharusan dalam perkawinan jika seseorang bisa dikatakan mampu dan sudah sesuai dalam ajaran agama Islam. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia mengatur batas usia perkawainan yakni apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Banyaknya perkawinan dibawah umur dalam konteks masyarakat sosial membuat terjadinya problematika serta dampak yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur tersebut. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang. Kedua, bagaimana akibat hukum perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan. Ketiga, bagaimana upaya menanggulangi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan. Jenis penlitian dalam penulisan ini merupakan jenis yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Perkawinan, Islam, Anak.
PENERAPAN PASAL 17 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN BATAS BIDANG BIDANG TANAH Kurnia Purnama Sumsa
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.978 KB)

Abstract

ABSTRACTThe problem of land is a very basic problem in people's lives so that it often causes prolonged disputes, so the implementation of land registration, land bookkeeping, and the issuance of land documents are very important for the community. So that in this study formulate: 1. How is the application of Article 17 paragraph 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 in Pamanto Village, Empang District, Sumbawa Regency? 2. What are the factors that hinder the application of Article 17 paragraph 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 in Uncle Village, Empang District, Sumbawa Regency? 3. How to overcome obstacles in the application of article 17 paragraph 2 of government regulation number 21 of 1997 in the village of Uncle, sub-district of Empang, Sumbawa regency. The research method uses empirical juridical research or field research. The application of article 17 paragraph 2 of government regulation number 24 of 1997 in the village of Uncle, Empang sub-district, Sumbawa district, namely the absence of legal certainty over land, setting boundaries and difficulty in issuing land rights certificates.Key Word : application of article 17, implementation of land registration,   determination of boundaries  ABSTRAKMasalah tanah merupakan masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga seringkali menimbulkan sengketa yang  berkepanjangan, maka pelaksaan pendaftaran tanah, pembukuan tanah, serta pemberian surat – surat tanah sangat penting bagi masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini merumuskan : 1. Bagaimana Penerapan paasl 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Desa Pamanto kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di desa pamanto kecamatan empang kabupaten sumbawa? 3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 di desa pamanto kecamatan empang kabupaten sumbawa. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penerapan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di desa pamanto kecamatan empang kabupaten sumbawa yakni tidak adanya suatu kepastian hukum tanah, penetapan batas dan susah menerbitkan sertifikat hak atas tanah.Kata Kunci : penerapan pasal 17, pelaksanaan pendaftaran tanah, penetapan batas 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT (ADOPSI) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Jundatul Mila
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.456 KB)

Abstract

AbstrakBagi anak angkat atau (adopsi) yang ditinggal mati oleh salah orang tua angkatnya maka anak adopsi tersebut tidak berhak atas suatu warisan, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang mengatur tentang hak waris tentang anak angkat (adopsi) baik dalam segi hukum islam maupun dari segi hukum perdata. Hal tersebut menciptakan anggapan bahwa adanya unsur ketidak adilan mengenai bagian warisan terhadap anak angkat. Untuk menjawab anggapan tersebut maka KHI melalui Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 (Pasal 209 KHI), yaitu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak waris bagi anak angkat (adopsi) yaitu wasiat wajibah, dengan ketentuan itu maka orang tua angkat boleh memberikan sebagian warisannya kepada anak angkat dengan batas tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian. Banyak sebagian orang yang masih beranggapan bahwa bagian yang didapatkan oleh anak angkat sebenarnya tidak imbang dengan seorang ahli waris pada umumnya.Kata kunci : perlindungan hukum, anak angkat, waris, hukum positif, hukum IslamAbstrackFor adopted children or (adoption) who are left behind by their adoptive parents, then the adopted child is not entitled to an inheritance, this is due to the absence of regulations governing inheritance rights for adopted children (adoption) both in terms of Islamic law and in terms of civil law. This creates the assumption that there is an element of injustice regarding the inheritance of adopted children. To answer this assumption then KHI through RI Presidential Instruction No. 1 of 1991 (Article 209 KHI) Namely provide protection and guarantee for inheritance rights for adopted children, namely mandatory wills, with that provision, adoptive parents may give part of his inheritance to adopted children with a limit not exceeding 1/3 part. Many people still think that part is obtained by adopted children is actually not a draw with an heir in general.Keywords : legal protection, adopted children, inheritance, positive law, Islamic law 

Page 1 of 55 | Total Record : 545

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue