<![CDATA[ABSTRACTFranchising is a special right that is owned by an individual or business entity against a business system with business characteristics in order to market goods or services that have proven successful and can be utilized or used by other parties. Franchising is held based on a written agreement between the parties. In Indonesia, there are don’t have regulations that specifically regulatebusiness contracts franchise. The problems in this study are how the legal protection provided to the franchisee and franchisor if one of the parties defaults and how to resolve disputes in case of default caused by one of the parties. This research was conducted using a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The result of this research is that the legal protection provided to the parties is preventive and repressive legal protection. Dispute resolution can use litigation, namely through judicial institutions and non-litigation roads. Keywords: Franchise Agreement, Franchisor, Franchisee ABSTRAKWaralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam memasarkan barang dan/atau jasa dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak. Di Indonesia belum terdapat peraturan secara khusus mengatur kontrak bisnis franchise. Sehingga dalam prakteknya masih didasarkan kontrak tertulis dalam bentuk kontrak kerjasama. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada franchise dan franchisorapabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi yang ditimbulkan oleh salah satu pihak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) danpendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak adalah perlindungan hukum preventif dan represif. Penyelesaian sengketa dapat menggunakan jalan litigasi yaitu melalui lembaga peradilan maupun jalan non-litigasi.]]>
Copyrights © 2021
