<![CDATA[ABSTRACTThe State of Indonesia as a state of law contained in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has a direct impact on the legality of the institutions in this country. As a state of law, Indonesia certainly regulates all matters including the field of state finance under the auspices of the Financial Services Authority as a product of Bank Indonesia. OJK, which functions to organize an integrated regulatory and supervision system for all activities in the financial services sector. The research focuses on the duties and authority of the OJK according to the Constitutional Court. This study uses the juridical normative as a research reference to determine the material testing of Law number 21 of 2011 concerning OJK in the Constitutional Court ruling Number 25 / PUU-XII / 2014.Keyword: State Finance, Financial Service Authority, Independent ABSTRAKNegara Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hal tersebut berdampak langsung pada legalitas lembaga yang ada di negara ini. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya mengatur segala hal termasuk bidang keuangan negara yang bernaung dibawah lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu produk Bank Indonesia. OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintregasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang Penelitian ini berfokus pada tugas dan kewenangan OJK menurut Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan pengujian materiel terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.Kata Kunci: Keuangan Negara, Otoritas Jasa Keuangan, Independen.]]>
Copyrights © 2020
