<![CDATA[ABSTRACT The purpose of this study is understand the regulation of criminal act of video call sex (VCS) according to criminal law in Indonesia and to know the form of crimial liability for criminal act subject of Video Call Sex (VCS). The result of the research regarding the regulation of video call sex are for video call sex service providers violating Article 30 juncto Article 4 paragraph (2) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography which regulates ther prohibition of providing pornographic service and for users of video call sex violating provisions of Article 45 juncto Article 27 paragraph (1) Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The crimial act of Video Call Sex ini Indonesia is compared with the Section 2907.32 Pandering Obscenity Revised Code Ohio 2006. Keywords : Pornography, Video Call Sex, VCS ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks menurut hukum pidana di Indonesia dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks adalah bagi penyedia jasa Panggilan Video Seks melanggar Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tentang larangan menyediakan jasa pornografi dan bagi pengguna jasa Panggilan Video Seks melanggar ketentuan pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks di Indonesia tersebut dapat dibandingkan dengan Kode Revisi tahun 2006 Negara Ohio Bagian 2907.32 tentang Perdagangan Cabul. Kata Kunci : Pornografi, Panggilan Video Seks, VCS]]>
Copyrights © 2022
