<![CDATA[Seorang Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatanya”. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 terdapat seorang Notaris yang melaksanakan penandatanganan akta di luar wilayah jabatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN tersebut. Penandatanganan tersebut akhirnya menimbulkan tanggung jawab dari Notaris yang bersangkutan sehingga kepadanya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN serta timbulnya akibat hukum terhadap akta yang dibuat olehnya. Kata Kunci: Wilayah Jabatan Notaris, Tanggung Jawab, Akibat Huku]]>
Copyrights © 2020
