<![CDATA[Sistem kesehatan di Indonesia mengalami perubahan mendasar sejakdiberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BadanPelaksana Jaminan Sosial (BPJS) sebagai eksekutornya.Sasarannyapun semakin luas menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Tujuan utama JKN adalah mempermudah masyarakat untukmengakses layanan kesehatan yang bermutu menuju Universal HealthCoverage. Namun, dalam implementasinya, memunculkan polemik dimasyarakat. Di level grass roots, terjadi disparitas pengetahuanbahkan relasi kuasa pengetahuan dalam implementasi JKN.Penelitianini bertujuan mengidentifikasi relasi kuasa pengetahuan yang terjadidalam implementasi JKN.Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan mengambil lokasi di wilayah kerja Puskesmas Omben,Kabupaten Sampang.Informan dipilih secara purposive.Datapenelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi,wawancara mendalam, dan FGD.Temuan data kemudian dianalisisdengan menggunakan analisis deskriptif.Implementasi kebijakanjaminan kesehatan melalui skema JKN di wilayah kerja PuskesmasOmben, Sampang, belum berjalan maksimal. Temuan lapanganmenunjukkan bahwa juknis yang jelas tentang pelaksanaan JKNsampai pada tingkat puskesmas belum komprehensif. Permasalahanmenggejala tidak hanya pada aspek administrasi yang memunculkanterhambatnya pencairan dana klaim yang diajukanpuskesmas.Permasalahan serius justru mengenai pengetahuanmasyarakat tentang JKN masih kurang. Masyarakat desa belummemahami benaristilah baru yang diterapkan, seperti JKN, BPJS, atauklaim. Masyarakat hanya sebatas memaknai sebagai pelayanankesehatan gratis. Masyarakat juga sering melakukan resistensi kepadapetugas kesehatan di puskesmasmanakala dikenai biaya. Disparitaspengetahuan semakin tajam dan berubah menjadi relasi kuasapengetahuan ketika terjadi interaksi antara masyarakat dengan tenagakesehatan dalam transformasi pengetahuan (sosialisasi).Kekuasaanselalu terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalumempunyai efek kekuasaan.]]>
Copyrights © 2018
