<![CDATA[Birokrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masih terlihat corak yang berlandaskan pada hubungan atasan serta bawahan (patron client), adanya bawahan diharapkan mampu mengerjakan perintah sesuai harapan pimpinan. Akibatnya, bawahan selalu bergantung pada atasan. Budaya patronase menanamkan sikap ewuh pakewuh yang tidak normal pada atasan. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama yang dicanangkan di dalam berbagai butir tata pemerintahan yang baik, juga belum mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi seperti korupsi merajalela hampir di semua sektor, efisiensi dan efektifitas kerja yang rendah, rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil yang masih melahirkan sumber daya manusia birokrat yang kurang berkualitas, sistem penempatan aparatur dalam jabatan yang perlu ditinjau ulang karena terkesan kurang memperhatikan kompetensi dan persoalan lain yang mempengaruhi meningkatnya kinerja aparatur. Wajah birokrasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan terwakili dalam produk, berupa standar pelayanan publik yang riil dilaksanakannya. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masih terlihat belum adanya budaya pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan (service delivery culture). Sebaliknya, birokrat serta politisi telah terobsesi guna mengubah birokrasi menjadi area pemerintahan serta kekuasaan (power culture). Akibatnya, ketidakpuasan serta kekecewaan publik pada birokrasi akan berlangsung lama. Pola semacam ini perlu dirobah agar pelayanan birokrasi dan kinerja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga kinerja birokrasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat meningkat menuju kinerja birokrasi yang melayani kepentingan masyarakat. Ke depan diharapkan dengan adanya reformasi budaya kerja membuat produktifitas aparatur birokrasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menjadi meningkat, sehingga menjadi aparatur yang kompetitif dalam menyambut era globalisasi.]]>
Copyrights © 2022
