<![CDATA[Pemekaran daerah otonom baru bertujuan agar daerah yang bersangkutan mampu mengembangkan diri secara sosial dan ekonomi sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan mandiri. Demikian juga dengan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang luas dan strategis yang berlokasi di perbatasan antara Indonesia dengan negeri Serawak Malaysia. Rentang daerah yang terlalu jauh pada provinsi Kalimantan Timur telah mengakibatkan berkurangnya focus pengurus daerah perbatasan sehingga berpotensi munculnya berbagai penyimpangan tapal batas atau bahkan mencaplokan secara diam-diam di beberapa daerah tertentu. Meski memiliki urgensitas yang sangat tinggi, sebagai negara kesatuan, proses pemekaran provinsi Kalimantan Utara tetap harus mengutamakan kesatuan dan persatuan dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Uatara sudah sesuiai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan apakah proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimnatan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Untuk menganalisis obyek penelitian in menggunakan tipe penelitian normative dengan data sebagaian besar adalah data sekunder. Penelitian in merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimantan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: sumberdaya alam, mineral dan batu bara, kontrak karya, divestasi]]>
Copyrights © 2015
