<![CDATA[AbstractA new paradigm or understanding of Article 15 paragraph (2) and (3) Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary was born after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII / 2019. One of the impacts is the degradation of the executorial power in the execution of the fiduciary. This research aims to determine and analyze how the degradation of executive power in the execution of fiduciary after the Constitutional Court Ruling. The approach method used in this research is normative juridical with descriptive-analytical research specifications. The data collection techniques used were field studies and literature studies. The collected data were analyzed qualitatively. The executive power in the execution of the fiduciary has degraded into a conditional executorial power, namely, the debtor must acknowledge the breach of contract and submit the object of the guarantee voluntarily. Therefore, the Government should immediately arrange regulations related to fiduciary to create justice for the parties and society.Keywords: relegation; executorial power; fiduciary executionAbstrakParadigma atau pemahaman baru terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusialahir setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Salah satu dampaknya adalah terjadinya degradasi kekuatan eksekutorial pada pelaksaanan eksekusi jaminan fidusia. penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana degradasi kekuatan eksekutorial pada pelaksaanan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Kekuatan eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami degradasi menjadi kekuatan eksekutorial bersyarat yaitu debitor harus mengakui adamya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.Oleh karena itu Pemerintah seharusnya segera melakukan penataan peraturan terkait jaminan fidusia untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dan masyarakat.Kata kunci: degradasi; kekuatan eksekutorial; eksekusi jaminan fidusia]]>
Copyrights © 2022
