Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan fiskal daerah melalui belanja pendidikan untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Penelitian dilakukan di Provinsi NTT dengan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah pembanding. Analisis deskriptif dilakukan terhadap RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023, Data kemiskina dan IPM serta indikator-indikator capaian kesejahteraan yang berhubungan dengan pendidikan untuk tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah NTT telah menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan pembangunannya sesuai RPJMD dan RPJP tetapi ada indikasi lemahnya pengendalian kebijakan fiskal dalam alokasi belanja pendidikan yang cenderung statis meskipun dengan alokasi yang besar dari total penerimaan daerah. Rendahnya tingkat pertumbuhan belanja pendidikan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Kecenderungan ini menunjukan bawa pemerintah belum cukup baik melakukan pengendalian kebijakan fiskal daerah. Hasil perbandingan menunjukan Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami permasalahan dalam hal pengukuran kinerja value for money yang menimbulkan rendahnya tingkat efisiensi penggunaan anggaran
Copyrights © 2021