<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pemberdayaan dan penataan PKL yang di lakukkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. PKL adalah salah satu sektor informal yang menjadi sumber retribusi dalam menambah pendapatan asli daerah, namun pada suatu sisi maraknya PKL berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan PKL yang semerawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Penelitian ini menggukana metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang dilakukan dengan wawancara, kuisioner dan observasi, dan juga sumber data sekunder yang berasal dari dokumen pemerintah seperti LAKIP dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini dinyatakan pemberdayaan dan penataan yang dilakukan pemerintah belum optimal karena Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul hanya berupa: penyuluhan dan bantuan tenda dagangan. Selama ini Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan bantuan modal kepada PKL, namun bantuan tenda yang diberikan selain dapat meningkatkan kualitas layanan juga dapat meningkatkan usaha dari Pedagang yang bersangkutan. Sedangkan penataan PKL yang dilaksanakan sudah maksimal karena sudah dilakukan pendataan dan relokasi sejak tahun 2013.]]>
Copyrights © 2023
