cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Articles 47 Documents
Implementasi Kebijakan Keistimewaan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Studi Penelitian tentang Penataan Kelembagaan Asli di Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bantul) Sutrisno Sutrisno; Syakdiah Syakdiah; Retno Kusumawiranti
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 2, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.841 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i1.15

Abstract

Dalam proses penataan kelembagaan, banyak mengalami hambatan atau kendala dimasing–masing kota/ kabupaten khususnya yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kesempatan pelaksanaan rapat kegiatan perumusan Peraturan Daerah yang seharusnya diikuti atau dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, namun pasti ada saja yang tidak hadir. Implementasi Kebijakan  Penataan Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul, DIY telah berjalan meskipun tidak sesuai dengan harapan namun dibandingkan dengan kabupaten / kota yang lain masih cukup baik, dengan bukti (1) Tingkat Kepatuhan Pelaksana Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, sudah menjalankan tugas, namun ada saja yang tidak bisa menghadiri rapat dikarenakan ada ketugasan lain yang tidak bisa ditingalkan, (2) Tingkat keterlibatan masyarakat yang ikut berperan serta dan mendukung program kebijakan penataan kelembagaan asli kabupaten Bantul, (3) Terbentuknya unit organisasi baru, staf pelaksana dan penjabaran tujuan kebijakan, dan (4) Dana keistimewaan Yogyakarta dikucurkan melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pemerintah Kabupaten Bantul, harus mematuhi aturan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  yang diberikan mandat kepada Biro Organisasi setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo Linggar Tetuko Pamungkas; Ekapti Wahjuni DJ; Bambang Widiyahseno
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.436 KB)

Abstract

Aset Desa ialah barang yang dimiliki oleh desa yang bersumber pada kekayaan asli yang dimiliki oleh desa, diperoleh atau dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau didapat dengan cara lain dengan sah. Sementara Pendapatan asli desa ialah merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan pendapatan oleh Desa, dimana Pendapatan asli desa itu ialah merupakan segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi desa. Dalam penelitian ini peneliti berfokus dalam Pengelolaan aset desa di sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan medapatkan data dari wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini diketahui aset desa yang menjadi sumber pendapatan asli desa di Desa Ngebel adalah persewaan tanah kas desa dan pasar desa. Serta dalam pengelolaannya pemerintah desa menerapkan asas-asas pengelolaan aset desa walaupun belum maksimal. 
Pengaruh Kualiti Perkhidmatan Awam terhadap Kepuasan Warga Negara Indonesia di KBRI Kuala Lumpur pada Masa Pendemi Covid-19 di Malaysia Muhamad Zainul Arifin
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 2, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.851 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i2.23

Abstract

Kepuasan perkhidmatan awam adalah tahap perasaan seseorang setelah membandingkan (prestasi atau hasil) yang dirasakan dengan harapanya. Tujuan kajian ini secara umum adalah untuk mengetahui tahap kepuasan warga Indonesia yang tinggal di Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk soal selidik. Pengiraan soal selidik menggunakan skala Likert dengan Microsoft Excel 2016 yang diedarkan melalui media sosial menggunakan google form, untuk mengetahui hasil tahap kepuasan warga Indonesia di Malaysia berkenaan dengan pelayanan dan perlindungan, rasa keadilan, keinginan dan harapan untuk prestasi Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur semasa wabak covid-19. Terdapat faktor peyokong seperti adanya kemajuan teknologi. Sementara faktor penghambatnya adanya pandemi covid-19, kurangnya komunikasi, akses jarak dan wilayah yang cukup jahu. Sehingga dihasil pengiraan menggunakan skala Likert, persentase kepuasan adalah 43% tidak puas dengan layanan dan perlindungan KBRI Kuala Lumpur, 27% merasa puas, 22% merasa netral / tidak tahu, 6% merasa sangat tidak puas, dan 2% sangat puas.
Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur Yusuf Adam Hilman; Yusuf Redi Asmoro
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.103 KB) | DOI: 10.47134/villages.v1i2.10

Abstract

Peran pemerintahan desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dituntut supaya mampu melaksanakan amanat undang – undang, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui praktik pembangunan di desa, khususnya pembangunan di bidang infrastruktur, karena posisinya penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam rangka menunjang aktifitas ekonomi desa. Tujuan penelitian ingin melihat pemerintahan desa dalam menjalankan praktik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis data nya berupa data primer dan sekunder, seperti: wawancara, dokumentasi serta dokumen, data yang terkumpul kemudian di uji keabsahan, melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan peran pemerintahan desa dalam proses pembangunan Infrastruktur sangat efektif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan juga melaporkan kegiatan pembangunan secara transparan. 
Kebijakan Penggunaan Tanah Desa (Bengkok) untuk Pendirian Warung Remang – remang Dony Tanagar; Dian Suluh Kusuma Dewi; Robby Darwis Nasution
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.992 KB)

Abstract

Tanah bengkok sebagai aset desa biasanya dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan desa, akan tetapi ada persoalan menarik ketika Tanah bengkok disewakan namun ada salah pengelolaan dimana ada pengalihan  sewa  dari  penyewa  lama  kepada  penyewa  baru,  namun  penyewa  baru  memanfaatkan  tanah tersebut  untuk  aktifitas  prostitusi  berkedok  warung  remang-remang,  sehingga  meresahkan  masyarakat. Kajian ini diteliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan datanya terdiri dari wawancara dan interview, dari hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa data, sebagai berikut: 1). Tanah  bengkok  yang  disewakan  desa  telah  berubah  kepemilikan  sewa  dan  digunakan  sebagai  usaha warung  remang  –  remang,  2).Masyarakat  merasa  resah  atas  keberadaan  warung  tersebut,  beberapa  kali protes  tidak  ditanggapi  oleh  perangkat  desa,  3).  Perkembangan  waktu  kemudian  pemerintah  desa mengambil  langkah  setelah  masa  sewa  lahan  selesai,  untuk  tidak  menyewakan  kembali  tanah  tersebut, karena tanah berada di bahu jalan, maka pemerintahan desa akan menyerahkan tanah tersebut kepada PT. KAI. Kebijakan pengolahan Tanah bengkok menuai banyak protes dari masyarakat, dan akhirnya warung remang – remang  tersebut ditutup.
Karakteristik Modeling/Profiling Wilayah Pemilihan Desa Berdasarkan Potensi Demografis dan Geografis di Kabupaten Bandung Dewi Kurniasih; Cecep Suhendar
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 2, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.821 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i1.19

Abstract

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kabupaten Bandung memiliki hampir 200 desa dengan kondisi geografis dan demografis yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah melakukan eksplorasi data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar argumentatif dan ilmiah terkait karakteristik modeling/profiling wilayah pemilihan desa berdasarkan potensi demografis dan geografis di Kabupaten Bandung. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi non partisipan, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat tiga klasifikasi desa, yaitu desa swadaya yang sifatnya masih tradisional, adat istiadat masih sangat kental hubungan antar sosial masih sangat-sangat erat, desa swakarya yang juga disebut desa transisi adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, dimana adat istiadat masyarakat desa sedang mengalami perubahan pola pikir masyarakat dan bertambahnya pekerjaan di desa sehingga mata pencaharian sudah mulai berkembang tidak lagi bergantung pada bertani, beternak atau hasil hutan, dan desa swasembada  dimana masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Hal ini telah menunjukkan adanya pemetaan desa di Kabupaten Bandung. 
Pengembangan Destinasi Desa Wisata Alam Hutan Melalui Program PIID PEL Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Dwi Supriadi; Ekapti Wahjuni DJ; Bambang Widiyahseno
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.399 KB) | DOI: 10.47134/villages.v1i2.6

Abstract

Dalam rangka program dari pemerintah untuk pembuatan desa wisata para pemuda desa bekerjasama dengan pemerintah Desa Ngebel bergotong royong untuk membuat wisata tersebut,yang berlokasi di lahan perhutani.Dalam pembangunan desa wisata di Desa Ngebel ini mengunakaan dana dari (PIID-PEL)  program tersebut dari kementerian perdesaan pada tahun 2018.dalam program ini bertujuan untuk meningkatkan  perekonomia masyarakat lokal dan memajukan sumber daya manusia desa.Dalam penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan informan purvosife sampling. Dan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa wisata ini tim TPKK maupun kepala desa bekerja keras dilapangan maupun adminitrasi agar bisa terwujudnya desa  ngebel menjadi sector wisata alam dan dalam pelaksaan ini para tim TPKK saling menjaga kekompakan dan saling koordinasi ke pihak terkait.dan dalam proses pembangunnya mengikuti alur dari kementrian desa.
Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2020 Erki Erki; Shahril Budiman; Zamzami A. Karim; Junriana Junriana
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 2, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.696 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i2.24

Abstract

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahtrakan masyarakat yaitu dengan pemberdayaan masyarakat melalui (1), Bagan Apung, (2), Pembangunan Pelabuhan RT 009 Temiang, (3) Pembangunan Pelabuhan Nelayan Dusun II, (4), Bantuan Nelayan, dan (5) BLT-Desa. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisisi efektivitas pemberdayaan masyarakat di desa Mengkait. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk keefektivan dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yang bisa diakatakan baik yaitu indikator Ketetapan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program. Kondisi yang terjadi pada masyarakat dan wilayah penerima program pemberdayaan saat ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya bongkar muat ikan dan barang di pelabuhan. Saran yang diberikan penulis yaitu ditingkatkan lagi program-program pemberdayaan masyarakat dibidang Kelautan dan Perikanan agar semakin lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2017 Listyani Nur Baihati; Muhammad Eko Atmojo; Vindhi Putri Pratiwi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 2, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.247 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i1.12

Abstract

Dalam rangka program dari pemerintah Pembangunan merupakan salah satu komponen terpenting untuk pemerintah, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan fisik. Dalam proses pembangunan pasti ada yang namananya partisipasi masyarakat, dimana partisipasi ini akan sangat bermanfaat sekali bagi pemerintah terutama untuk mensukseskan pembangunan. Salah satunya partisipasi masyarakat di Desa Raji, dalam proses pembangunan desa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan penggalian data lebih dalam melalui wawancara dan dukungan data skunder. Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa pada tahap perencanaan desa dilakukan koordinasi dengan masyarakat. Selain itu penentuan program juga didasari dengan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana pada proses pembangunan sudah dinyatakan cukup baik akan tetapi pada proses partisipasi masyarakat masih cukup rendah.
Pemberdayaan Purna Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Desa Eva Ambarwati; Ekapti Wahjuni DJ; Niken Lestarini
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.574 KB)

Abstract

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu alternatif cara bekerja, yang oleh sebagian masyarakat Indonesia menjadi pilihan, dengan merantau atau bekerja di luar negeri masyarakat kitaberanggapan akan mendapat remitansi yang dapat digunakan sebagai model membuka usaha, atau memenuhi kebutuhan hidup, setelah TKI Kembali ke Indonesia atau menjadi purna, terkadang banyak persoalan yang muncul, misalnya terkait kebingungan untuk melanjutkan kegiatan ekonomi atau memulai usaha, habisnya modal dikarenakan prilaku konsumtif dan gaya hidup yang tidak baik, kondisi tersebut pada akhirnya membuat pemerintah desa sebagai perwakilan Negara, merasa gundah, mengingat desa banyak terbantu dari aktifitas Tenaga Kerja Indonesia yang diluar negeri, sehingga masyarakatnya bisa lebih mandiri, namun demikian tidak semua TKI yang kembali ke tanah air mampu survive sehingga diperlukan upaya sistematis dari pemerintah, untuk memberdayakan masyarakat khususnya TKI Purna. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode diskriptif kualitatif, dimana sumber data nya terdiri dari, wawancara, observasi serta dokumentasi, untuk pemilihan informan melalui teknik purposive sampling dengan pertimbangan informan memahami materi yang akan di teliti. Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai inisiator untuk memperdulikan Tenaga Kerja Indonesia Purna, sebagai motivator agar Tenaga Kerja Indonesia Purna  bisa hidup mandiri berwirausaha di desa, dan actuating sebagai penggerak dan pemberi arahan. Upaya yang telah Pemerintah Desa lakukan dalam hal ini yaitu,melakukan pendekatan kepada Tenaga Kerja Indonesia Purna, mengumpulkan dan membentuk kelompok usaha sesuai bakat yang dimiliki, mengadakan pembinaan dan pelatihan usaha, melakukan pendampingan berkelanjutan dan membantu pemasaran. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang diberdayakan pada tahun 2014 ada sejumlah kurang lebih 250 orang. Kelompok usaha yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik dan berkembang yaitu kelompok usaha peternak kambing, peternak ikan lele, dan peternak sapi. Dalam kelompok tersebut ada sekitar 160 Tenaga Kerja Indonesia Purna yang sudah punya usaha sendiri.