<![CDATA[Masih terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN tertentu di Indonesia telah dilakukan melalui ragam modus. Salah satu dasar hukum yang disalahgunakan oknum tertentu adalah dengan mempergunakan imunitas doktrin business judgment rule. Berdasarkan studi yuridis normative, dihasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan business judgment rule yang berlaku dalam BUMN dan/atau anak perusahaannya di Indonesia didasarkan pada UU PT, UU BUMN, dan Peraturan OJK Nomor 33/PJOK.04/2014. Kedua, dalam menangani terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh BUMN dan/atau anak perusahaannya melalui celah hukum pengaturan business judgment rule dalam UU PT, diperlukan reformulasi doktrin business judgment rule dalam UU BUMN dengan mengatur legal liablity terhadap pengurus BUMN dan anak perusahaan BUMN dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Perluasan legal liability tersebut menjangkau pada pemenuhan kriteria-kriteria yang terdapat dalam kewajiban karena kepatutan untuk bertindak dan kewajiban karena kepatutan untuk tidak bertindakterhadap pengurus dan korporasi BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN dalam hal terjadi kerugian pada BUMN dan/atau anak perusahaan dari BUMN tersebut.]]>
Copyrights © 2022
