Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Scientia Business Law Review Scientium Law Review Journal of Entrepreneurship and Financial Technology Criminal Law and Policy Review
Adi Hardiyanto Wicaksono
Riau High Prosecutor Office, Pekanbaru, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ON HARMING THE STATE FINANCES OR THE STATE ECONOMY BY A STATE-OWNED ENTERPRISE (BUMN) AND/OR ITS SUBSIDIARIES IN INDONESIA Adi Hardiyanto Wicaksono
Scientia Business Law Review (SBLR) Vol. 1 No. 2 (2022): Scientia Business Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/sblr.v1i2.222

Abstract

Masih terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN tertentu di Indonesia telah dilakukan melalui ragam modus. Salah satu dasar hukum yang disalahgunakan oknum tertentu adalah dengan mempergunakan imunitas doktrin business judgment rule. Berdasarkan studi yuridis normative, dihasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan business judgment rule yang berlaku dalam BUMN dan/atau anak perusahaannya di Indonesia didasarkan pada UU PT, UU BUMN, dan Peraturan OJK Nomor 33/PJOK.04/2014. Kedua, dalam menangani terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh BUMN dan/atau anak perusahaannya melalui celah hukum pengaturan business judgment rule dalam UU PT, diperlukan reformulasi doktrin business judgment rule dalam UU BUMN dengan mengatur legal liablity terhadap pengurus BUMN dan anak perusahaan BUMN dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Perluasan legal liability tersebut menjangkau pada pemenuhan kriteria-kriteria yang terdapat dalam kewajiban karena kepatutan untuk bertindak dan kewajiban karena kepatutan untuk tidak bertindakterhadap pengurus dan korporasi BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN dalam hal terjadi kerugian pada BUMN dan/atau anak perusahaan dari BUMN tersebut.
Political Law of General Elections in the Reformation Era in Indonesia Adi Hardiyanto Wicaksono
Scientium Law Review (SLR) Vol. 1 No. 2 (2022): Scientium Law Review (SLR)
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/slr.v1i2.182

Abstract

Masih terdapat beberapa kendala dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, seperti potensi pelanggengan kekuasaan dan kisruh pembuatan pemilih tetap. Berdasarkan metode yuridis normative, dihasilkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, pengaturan Pemilu di era reformasi di Indonesia masih lebih baik bila dibandingkan dengan era demokrasi terpimpin danera Orde Baru. Kedua, penegakan hukum pemilihan umum di era reformasi di Indonesia masih harus berdasarkan asas legalitas. Hal ini dapat menimbulkan beberapa kendala, seperti susahnya menjerat money politics dan harus melibatkan beebrapa unsur institusi penagak hukum terkait. Disarankan terdapat pembaharuan hukum terkait lembaga penegak hukum tunggal pada masing-masing tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu.
MANAGING THE RISK OF THE CORPORATE TAXPAYERS CRIMES THROUGH DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT IN INDONESIA Adi Hardiyanto Wicaksono
Journal of Entrepreneurship and Financial Technology Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Entrepreneurship and Financial Technology
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jeft.v1i2.388

Abstract

Penerimaan pajak dari korporasi sangat signifikan bagi negara, namun penyalahgunaan korporasi masih terjadi. Hal ini didasarkan pada kekosongan hukum dalam hal penundaan atau penghentian penuntutan terhadap Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Padahal, terdapat banyak permasalahan dan berulang dalam criminal justice system di Indonesia dalam hal kewenangan jaksa terhadap efek domino atas tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang selayaknya mempertimbangkan penguatan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam perkara yang berkaitan dengan keuangan negara. Berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan-pendekatan berupa inventarisasi hukum positip, asas-asas hukum, serta sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum, dihasilkan dua kesimpulan. Pertama, kewenangan dan/atau diskresi DPA terhadap Wajib Pajak Badan belum diatur secara khsusus dan masih dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kedua, Kejaksaan Agung perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait DPA terhadap korporasi di Indonesia, termasuk Wajib Pajak Badan. Disarankan agar aturan DPA, termasuk tata cara, persyaratan formal dan persyaratan materiilnya, terdapat dalam tatanan Peraturan Pemerintah.
Kearifan Berbasis Pancasila dalam Memperkuat Fungsi Penuntutan Kejaksaan sebagai Penegak Hukum di Indonesia Adi Hardiyanto Wicaksono
Criminal Law and Policy Review Vol. 1 No. 1 (2022): Criminal Law Policy Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Orientasi penegakan hukum di Indonesia yang saat ini menjadi cenderung bersifat legalisme hukum dan positivism hukum menunjukkan bahwa jaksa perlu mereposisi kearifan berbasis Pancasila dalam fungsi penuntutannya, disamping penggunaan restorative justice yang telah diatur. Disimpulkan bahwa perlunya reposisi kearifan lokal terhadap fungsi penuntutan kejaksaan, karena cara berhukum civil law system yang menyebabkan penegak hukum bertindak hanya ada pada sahnya hukum itu secara yuridis. Hal dapat menyebabkan terjadinya ketidakmemadaian hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantive. Terdapat grundnorm dalam konteks ke-Indonesiaan yang tercermin dalam Pembukaan UUD RI 1945 dan Pancasila, sehingga tidak perlu kasus tertentu harus dipaksakan penyelesaiannya secara pro justitia. Penyelesaian secara arif, misalkan mempergunakan hukum adat segala dengan kearifan lokalnya, atau penyelesaian yang mengacu pada pemulihan ketidakadilan bagi korban, selayaknya tanpa harus mengorbankan keadilan substantive bagi pelaku yang berasal dari masyarakat marjinal.
NON-PROSECUTION AGREEMENTS ON INDONESIAN CORPORATE TAXPAYERS Adi Hardiyanto Wicaksono
Criminal Law and Policy Review Vol. 1 No. 2 (2022): Criminal Law Policy Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/clpr.v1i2.381

Abstract

Penerimaan pajak di Indonesia tidak dapat terlepas dari penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak Badan. Diperlukan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif dalam menangani masih terdapatnya upaya tindak pidana di bidang perpajakan yang berpotensi dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Berdasarkan kajian yuridis normative, disimpulkan bahwa Non-Prosecution Agreements (NPA) merupakan salah satu metode yang efektif untuk menanggulangi pelanggaran Wajib Pajak Badan dengan tetap memberi kesempatan perbaikan kepatuhan yang berkesinambungan di masa depan. Diharapkan terdapat kebijakan kejaksaan terkait NPA dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, mengingat masih banyaknya keterbatasan Pasal 44B Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.
Co-Authors