<![CDATA[Indonesia menjadi salah satu negara yang masih memberlakukan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Hal itu direalisasikan dalam banyak perkara pidana yang divonis dengan hukuman mati melalui putusan pengadilan. Sebagai sebuah teks, putusan pengadilan dengan vonis hukuman mati sejatinya adalah praktik penggunaan bahasa sebagaimana teks pada umumnya yang bersifat terbuka untuk dianalisis secara linguistik. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi argumentasi putusan pengadilan terkait pidana mati sebagai sebuah teks argumentasi, dengan seluruh pertimbangan hukum menjadi dasar bagi diktum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi dan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Data yang dianalisis dalam tulisan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pd.B/2013/PN-GS. Hasil penelitian ini meliputi beberapa hal. Pertama, majelis hakim menggunakan kesaksian dari KBP dan SBM yang memiliki tingkat keterlibatan (focalisation) dan tingkat pengetahuan (empathy) yang lebih rendah dari daripada kesaksian YT dan pengakuan RH. Kedua, majelis hakim mengabaikan kesaksian YT dan pengakuan RH mengenai kondisi sebelum dan saat pembunuhan terjadi yang menunjukkan suatu keadaan di mana YT dan RH tidak mengetahui rencana J, RH mendapat ancaman dari dan di bawah kendali J, dan RH melakukan pembunuhan tersebut di bawah ancaman J. Dengan demikain, dapat disimpulkan bahwa karena adanya kriteria “sah dan meyakinkan” dan “berencana dan bersama-sama” tidak dapat terpenuhi secara argumentatif, maka klaim patut dijatuhi pidana mati dapat dikatakan buruk dari sudut pandang teori argumentasi.]]>
Copyrights © 2023
