<![CDATA[AbstractTo achieve self-sufï¬ciency in the supply of meat and milk, the Ministry of Agriculturehas issued Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009,about implementation guideline of the KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI(KUPS). This study aims to gain a complete understanding of the implementationKUPS at the farmer level. It was conducted an exploration phase about adistribution and use of the KUPS. KUPS distribution will include mechanisms andprocedures, but the use of KUPS includes the aspects of beneï¬t for their business.An exploration phase was carried out in KPSBU Lembang (Koperasi Peternak SapiBandung Utara). KPSBU Lembang is a primary cooperative in the district Lembangwhich has members including dairy farmers with a working area of North Bandung.KUPS programs created by the government as one of the governmentâs support inpromoting cattle farmers in West Java has not been able to apply to the fullest.Operational level studies showed that cattle breeders breeders generally do notaccess KUPS. Common constraint is the lack of socialization of the Government orof the organizers bank.Keywords: KUPS, self-sufï¬ciency of milk and meat, policy analysisAbstrakUntuk swasembada dalam pengadaan daging dan susu sapi, Kementerian Pertanianmenerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009,tentang pedoman pelaksanaan KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS).Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai implementasi KUPS pada tingkat peternak. Untuk itu dilakukan tahap eksplorasipenyaluran dan penggunaan KUPS di pelaku peternak sapi. Penyaluran KUPS akanmenyangkut mekanisme dan prosedurnya, sedangkan penggunaan KUPS menyang-kut aspek manfaat terhadap pengembangan usahanya.Tahap eksplorasi dilakukan di KPSBU Lembang (Koperasi Peternak Sapi BandungUtara). KPSBU Lembang merupakan sebuah koperasi primer tunggal usaha di keca-matan Lembang yang merupakan suatu wadah bagi para petani peternak sapi perahdengan wilayah kerja Bandung Utara. Program KUPS yang dibuat oleh pemerintahsebagai salah satu dukungan pemerintah dalam memajukan peternak sapi di JawaBarat belum bisa menerapkan secara maksimal. Kajian ditingkat operasional peter-nak sapi diperoleh bahwa pada umumnya peternak tidak mengakses KUPS. Kendalayang umum adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah ataupun dari pihak bankpenyelenggara.Kata kunci: KUPS, swasembada susu dan daging, analisis kebijakan]]>
Copyrights © 2014
