<![CDATA[Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas dari pemerintah Republik Indonesia yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Dalam implementasi kebijakan tentang penyetaraan ini dalam tataran di Pemerintah Kota Denpasar, penyesuaian SOTK dilakukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan penyetraan. Tetapi proses penyetaraan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan dan tidak ada uji kompetensi, tentunya memperikan dampak masalah dan tantangan kedepannya terkait dengan pengembangan karir jabatan fungsional hasil dari penyetaraan jabatan administrasi. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis atas implementasi dan tantangan dari kebijakan penyetaraan jabatan administrasi agar dapat mengeksplorasi keadaan sebenarnya pelaksanaan dari kebijakan tersebut, sehingga bisa menjadi bahan masukan kepada pemangku kepentingan. Studi ini menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah peraturan perundang-undangan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi yang mempengaruhi pengembangan karir pasca penyetraan jabatan Pegawai Negeri Sipil.]]>
Copyrights © 2023
