<![CDATA[Konsep Leniency Program merupakan suatu upaya dalam memberantas kartel yang merupakan tindakan pelaku usaha yang melaporkan secara sukarela dan mandril kegiatan kartel sehingga data dibebaskan dari sanksi atau mendapatkan pengurangan sanksi. Pada prakteknya, Leniency Program telah diimplementasikan oleh banyak negara. Namun, Indonesia belum menerapkan secara efektif program ini dan masih menggunakan sistem penanganan yang lama dengan tingkat kesuksesan rendah. Tujuan dari kepenulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa urgensi Leniency Program dalam memberantas praktik kartel di Indonesia. Metodologi yang digunakan pada isu hukum ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih besarnya problematika dalam pemberantasan praktik kartel di Indonesia. Hukum acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diatur melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengakomodasi konsep leniensi. Disamping itu, sulitnya proses pembuktian kartel berdampak pada seringnya putusan KPPU berkaitan dengan praktik kartel dianulir oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Penulis menawarkan gagasan Leniency Program agar dapat diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, supaya dapat mengurangi praktek kartel dan mengoptimalkan penegakan hukum kartel di Indonesia.]]>
Copyrights © 2023
