<![CDATA[Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisa mekanisme serta kendala atas PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah. Penegakkan disiplin anggota Polri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 1 Tahun 2003,dan PerkapolriNo.Pol. 7 Tahun 2006. Penulisan ini lebih fokus kepada PTDH anggota Polri Jawa Tengah. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait PTDH. Pendekatan Penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil Penulisan ini: 1) Mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jawa Tengah: dilakukan penyelidikan, dan penyidikan, pemeriksaan perkara, dibuat berita acara pemeriksaan, dibuat berita acara pemeriksaaan (BAP), dilakukan persidangan, Komisi Kode Etik Profesi memutuskan perkara, tersangka/terpidana menerima dan menjalani sanksi putusan, 2) Kendala atas mekanisme PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah: peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri, sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sangksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan, pada umumnya istri anggota polri tidak berani melaporkan suaminya yang melakukan pelanggaran kode etik tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga pelanggar apabila ia tidak hadir, faktor Psikologis bagi pimpinan selaku Ankum untuk menvonis PTDH bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri.]]>
Copyrights © 2023
