Jurnal Dialektika Hukum
Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum

KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Alya Sadarati (Unknown)
Toto Kushartono (Unknown)
Aliesa Amanita (Unknown)

Article Info

Publish Date
02 Dec 2019

Abstract

Di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarki, kewenangan pembentukannya, dan isi materinya juga berbeda-beda. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tarif retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota, menjadi objek penelitian ini karena suatu unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyatakan bahwa suatu materi yang menurut ketentuannya harus diatur dengan undang-undang tertentu, tidak dapat dan tidak dapat dibenarkan untuk diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lain.

Copyrights © 2019




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
219.29 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Jurnal Dialektika Hukum
Website

Abbrev

jurnal-dialektika-hukum

Publisher

Universitas Jenderal Achmad Yani

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan ...