Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Dialektika Hukum

jurnal-dialektika-hukum
Website

Published by Universitas Jenderal Achmad Yani

ISSN : 28085876 EISSN : 28085191 DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 50 Documents

1 2 3 4 5

KEDUDUKAN SURAT EDARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rio Trifo Inggiz; Toto Kushartono; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Di Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai kewenangan untuk mempunyai kewenangan membuat produk hukum, salah satunya jenisnya adalah Surat Edaran, namun dalam penggunaan Surat Edaran tersebut seringkali pejabat yang berwenang tidak tepat dalam memanfaatkan Surat Edaran. , Surat Edaran tidak sesuai dengan fungsi dan posisinya. Surat Edaran harus tepat dalam penggunaannya dilihat dari dasar kewenangan pembuatannya, baik dari segi formal, material, dan penerapan yang luas, sehingga Surat Edaran ini digunakan sesuai dengan fungsi dan posisinya.

JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) SECARA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Hannana Fitria; Sherly M. Imam Slamet; Lily Andayani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Air susu ibu atau biasa disingkat (ASI) memiliki keistimewaan yang sangat besar bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Keberadaannya sebagai kebutuhan pokok bagi bayi tidak bisa tergantikan dengan susu atau makanan dan minuman lainnya. Hal ini telah diakui oleh para dokter melalui penelitian ilmiah.Pemerintah juga telah mengakui keistimewaan yang terkandung di dalam ASI, bahkan pemerintah menetapkan mengenai ibu pengganti untuk membantu para ibu yang berhalangan untuk menyusui bayinya karena beberapa alasan medis. Untuk ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya bisa diperoleh dengan cara membeli ASI baik secara langsung maupun secara Online. Akan tetapi untuk memperoleh ASI dari ibu lain harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitik beratkan pada data-data sekunder, studi kepustakaan dan wawancara lapangan untuk mempelajari data primer, data sekunder dan data tersier yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya akan dianalisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran dihubungkan dengan peraturan hukum positif.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kedudukan ASI di dalam Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif tidak diperbolehkan karena ASI yang dijual apalagi secara online tidak diketahui kualitas dari ASI tersebut, dan jika terjadi kerugian yang terjadi karena jual beli ASI maka pihak penjual berkewajiban untuk mengganti kerugian berupa santunan, dan biaya perawatan kesehatan. Apabila pihak penjual tidak melaksanakan kewajiban untuk mengganti rugi maka pihak pembeli ASI bisa melaporkan ke pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PPU-XIV/2016 TERKAIT PENGOSONGAN KOLOM AGAMA PADA KK DAN KTP BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT KEPERCAYAAN MEMPEROLEH HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA Indah Dwi Utari; Toto Kushartono; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Undang-Undang Dasar menyatakan: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan. Namun pada praktiknya sebagian golongan yakni para penghayat aliran kepercayaan mendapat kesulitan dalam mendapat hak konstitusionalnya, yang berujung pada pengajuan permohonan perkara atas pencantuman kolom agama untuk penghayat kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya permohonan dikabulkan seluruhnya pada Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selain metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dengan adanya Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016 terkait pengisian kolom agama pada KK/KTP bagi masyarakat penghayat aliran kepercayaan dalam praktiknya belum meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam tertib hukum administrasi. Untuk itu, perlu segera dibuatkannya Undang-undang bagi Penghayat Aliran Kepercayaan sebagai bentuk pelayanan lanjutan dari pemerintah untuk memberi jaminan kepastian untuk para penghayat aliran kepercayaan dalam tertib administrasi negara.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DALAM KASUS PENYERANGAN TERHADAP HAKIM OLEH PENGACARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Febrina Kartika Dewi; Sherly M. Imam Slamet; R Ardini Rakhmania Ardan
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Undang-undang mengatur apa yang harus dilakukan dan atau apa yang bisa dilakukan serta apa yang dilarang. Ada kasus advokat berinisial DC menyerang Ketua Majelis Hakim berinisial HS dan hakim anggota berinisial DB saat persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun regulasi di suatu negara telah ditetapkan, namun jika unsur penanggung jawab dan otoritas tidak bekerja secara profesional, maka regulasi tersebut hanya akan menjadi penghias permata negara.

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Evariawati Sinaga; Sherly M. Imam Slamet; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU SPPA, tindak pidana anak dapat diselesaikan dengan cara diversi dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Diversi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang bertujuan untuk mencegah anak dari perampasan kemerdekaan. Diversifikasi harus dimaksimalkan karena dalam proses penyidikan, baik penyidik, hakim maupun jaksa penuntut harus menerapkan Diversi untuk perkara anak yang memenuhi syarat diversi dan perlindungan hukum yang diatur dalam SPPA harus diterapkan secara mutlak.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) DALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Siti Rahma Irma Nova Lina; Sherly M. Imam Slamet; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Anak merupakan bagian dari generasi yang berperan sangat penting sebagai penentu suksesnya suatu bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.Di Indonesia masalah perdagangan orang dan anak masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun perempuan dan anak di indonesia yang harus menjadi korban trafficking yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan yang menekankan pada tinjauan dari segi ilmu dan bagaimana implementasinya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum di indonesia bagi anak yang dilacurkan belum memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dengan menggunakan standart hak-hak anak yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak anak.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PRODUK KOSMETIK SECARA ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Puspa Triatmi Solihat; Zulfika Ikrardini
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Seiring Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dan wawasan mengenai produk dan barang kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi dan informasi tersebut adalah jual beli online melalui media internet. Internet menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi dan barang-barang kebutuhan masyarakat. Peluang jual beli dengan menggunakan media e-commerce atau dikenal dengan jual beli online ini tidak disia-siakan oleh para pengusaha dan pedagang produk kosmetik untuk dapat memasarkan produk-produknya. Untuk memasarkan barang yang akan dijual mereka menggunakan media sosisal seperti facebook, instagram, twitter dan media yang lainnya, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 4 salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa selain itu pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan cara penggunaan dan pemeliharaan.

KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Alya Sadarati; Toto Kushartono; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarki, kewenangan pembentukannya, dan isi materinya juga berbeda-beda. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tarif retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota, menjadi objek penelitian ini karena suatu unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyatakan bahwa suatu materi yang menurut ketentuannya harus diatur dengan undang-undang tertentu, tidak dapat dan tidak dapat dibenarkan untuk diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lain.

SANKSI TERHADAP EKSPLOITASI HEWAN DALAM USAHA TOPENG MONYET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN Andika Sandi Irawan; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Dewasa ini marak terjadi kekerasan tehadap hewan. Penyiksaan terhadap hewan adalah kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan yang dilakukan secara sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Khalayak umumnya kurang menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap hewan, seperti membiarkan hewan dalam kondisi kelaparan, tidak memberikan tempat berteduh saat hujan atau panas, terus mengikat hewan, dan membiarkan hewan peliharaan menjadi agresif itu akan menimbulkan sebuah penyakit bagi hewan tersebut. Hal ini disebut dengan kekerasan pada hewan secara aktif. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif analitis. Adapun dalam Penulisan ini menggunakan metode Penulisan deskriptif analisis yaitu Penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Topeng monyet melanggar hak-hak binatang, topeng monyet banyak ditentang karena berisiko menularkan zoonosis (penyakit yang menular dari monyet ke manusia). Beberapa penyakit yang pernah ditemukan pada topeng monyet bisa menjadi penyakit berbahaya pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa topeng monyet yang digunakan untuk atraksi itu monyet tersebut tidak pernah di periksa kesehatannya walaupun monyet terlihat lincah dan sehat, tetap saja jika monyet tersebut terus di pekerjakan tanpa henti dan tanpa memperhatikan kesehatannya maka akan terjangkit virus

Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Fungsionalisasi hukum pidana dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup dalam menanggulangi kerugian Negara meliputi penegakan hukum dalam arti luas berupa peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan (pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, pertahanan-keamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat. Tindak pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian secara materi (ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman kerusakan yang potensial baik terhadap lingkungan hidup khususnya ataupun kesehatan pada umum. Saat ini, banyak sekali penyelewangan dibidang lingkungan dalam berbagai sudut, yang mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran lingkungan dan berdampak pada masa yang akan mendatang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif dan menggunakan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan, karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan agenda yang ada, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Sebagaimana amanat UUPPLH Nomor 23 tahun 1997, yang diperbarui dengan UUPPLH no 32 tahun 2009. Undang-undang ini diharapkan bias berjalan sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang. Tetapi pada implementasinya Undang-Undang tersebut masih saja menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi faktor tidak berjalannya peraturan yang ada karena kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga aspek pemidanaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar terhadap penegakan hukum lingkungan

Page 1 of 5 | Total Record : 50

1 2 3 4 5

Filter by Year

2019 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone
+6285200811989

Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location
Kota cimahi,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone +6285200811989

Journal Mail Official dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location Kota cimahi, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone
+6285200811989

Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location
Kota cimahi,

Jawa barat

INDONESIA