<![CDATA[Abstrak - Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.” Meskipun telah adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan ini, masih banyak pula orang yang melakukan tindak pidana ini dan bahkan setelah menerima hukuman sebagaimana yang terdapat di dalam Qanun ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan oleh para penegak hukum dan juga berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor sejak sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan yang dilakukan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah dalam pemeriksaan anak susah untuk memberikan keterangan, kurangnya alat bukti, keterangan anak berdiri sendiri, qanun masih lemah, sulitnya memastikan kondisi lingkungan korban tidak ada dilingkungan pelaku. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah dengan menggunakan komunikasi yang ramah anak, memberikan rumah aman agar korban terpisah dari lingkungan pelaku, dan juga memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban sebagai salah satu alat bukti. Diharapkan adanya sosialisasi terhadap keluarga mengenai tindak pidana pemerkosaan ini oleh pemerintah, para penegak hukum maupun dinas-dinas yang terkait.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jarimah Pemerkosaan, Mahram, Anak. Abstract - Article 49 of Qanun Aceh Number 6 of 2014 Jinayat Law states that “Anyone who intentionally commits Finger Rape against a person who has a Mahram relationship with him, is threatened with 'Uqubat Ta'zir flogging for a minimum of 150 (one hundred and fifty) times, a maximum of 200 (two hundred) times or a fine of at least 1,500 (one thousand five hundred) grams of pure gold, a maximum of 2,000 (two thousand) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 150 (one hundred and fifty) months, a maximum of 200 (two hundred) months .” Even though there have been regulations governing the crime of rape, there are still many people who commit this crime and even after receiving the punishment as stipulated in this Qanun. The results of the study show that legal protection is provided by law enforcers and also coordinates with various cross-sectors before, during and after the judicial process is carried out which is carried out in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Obstacles in the implementation of legal protection are that in examining children it is difficult to provide information, lack of evidence, children's statements stand alone, qanuns are still weak, it is difficult to ensure that the victim's environment is not in the perpetrator's environment. Efforts have been made to overcome the obstacles encountered by using child-friendly communication, providing a safe house so that the victim is separated from the perpetrator's environment, and also facilitating the implementation of visum et repertum on the victim as a means of evidence. It is hoped that there will be outreach to families about this crime of rape by the government, law enforcers and related agencies.Keywords : Legal Protection, Rape Crime, Victims, Children.]]>
Copyrights © 2023
