<![CDATA[Industrialisasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan sisa limbah produksi yang tidak memadai menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan penduduk yang tinggal di sekitar kawasan industri. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Peraturan ini berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta melindungi hak-hak warga negara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai keadaan kebijakan lingkungan di kawasan industri penyamakan kulit Sukaregang, untuk meneliti implementasi praktik pengelolaan lingkungan, dan untuk mengevaluasi dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, pusat penelitian di kawasan industri penyamakan kulit Sukaregang, pusat industri kulit yang sangat penting dan simbol Kabupaten Garut. Pengumpulan data melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan utama, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, industri penyamakan kulit, dan masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sudah ada, namun tidak ada peraturan daerah pelengkap. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan saat ini terus menimbulkan eksternalitas negatif di berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan, dan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi kekurangan dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, menjadi keharusan untuk menetapkan peraturan daerah yang memfasilitasi pembagian biaya dalam proses pengolahan limbah, dengan memanfaatkan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan bagi penduduk kawasan industri.]]>
Copyrights © 2023
